Kasus KTP-E, DPR Pertimbangkan Panggil Jokowi untuk Gunakan Hak Interpelasi

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP elektronik yang diungkap mantan ketua KPK Agus Raharjo. 

Ketua DPR saat ditemui di gedung DPR, Selasa (5/12) mengatakan interpelasi merupakan hak anggota dewan yang sangat dimungkinankan terjadi dalam menyikapi persoalan ini.

"Bahwa kemudian ada kemudian nantinya ada wacana atau keinginan dari anggota untuk melakukan itu, itu merupakan hak anggota. Kami juga akan mencermati apakah hal itu diperlukan atau tidak," ujarnya.

Baca juga : Presiden Bantah Bertemu Agus Rahadjo di Istana terkait Kasus KTP-E

Dia menekankan DPR menjunjung supremasi hukum yang ada. Sehingga yang lebih dikedepankan yakni cara menjalankan supremasi hukum tersebut.

"Yang kami kedepankan adalah bagaimana menjalankan supremasi hukum itu secara dengan baik-baik dan benar," cetusnya.

Baca juga : PKS Sarankan Proses Kembali Temuan Baru E-KTP

Di waktu yang sama Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto memertimbangkan untuk memanggil Agus dan presiden Joko Widodo. Usulan yang sebelumnya datang dari anggotanya, Benny K Harman tersebut memang belum dibahas secara utuh di komisihya namun akan dibahas dalam rapat internal khusus.

"Belum (dibahas). Ya bisa saja kan kita punya rapat internal," ujarnya.

Menurutnya keterangan Agus memang harus diperjelas namun selain menyayangkan waktu yang disampaikan, Agus juga sedang mempersiapkan diri sebagai calon legislatif.

"Kalau mau itu diperjelas ya boleh-boleh saja, ini kan barang kedaluwarsa. Mestinya dulu ketika dia menjadi ketua KPK ngomong kan begitu. Ini kan jadi ambigu kalau seperti ini, apalagi dengar Pak Agus caleg kan susah kita," cetusnya. (Z-4)