Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR Arteria Dahlan ingin berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya terkait proses pencabutan kepada Anggiat Pasaribu. Pasalnya, kedua belah pihak sudah berdamai.
"Ya kan konsekuensi dari upaya perdamaian, ya tentunya (laporan dicabut)," kata Arteria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Anggota Komisi III DPR itu menyampaikan konsultasi tersebut dilakukan karena bimbang terkait mekanisme pencabutan laporan. Pasalnya, dia tak bisa ke Polres Bandara Soekarno Hatta karena terikat ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Baca juga: ART Terangka Pelaku Mafia Tanah Laporkan Nirina Terkait Penyekapan
"Kalau kami hadir di kepolisian, nanti dibahas lagi sama Mahkamah Kehormatan Dewan harus izin presiden. Ini akan repot," ungkap dia.
Di sisi lain, apakah ketidakhadirannya ke Polres Bandara Soekarno Hatta membuat laporan yang disampaikan otomatis gugur. "Bisa saja saya tidak datang ke polisi itu sudah dengan demikian perkaranya nanti terhenti," sebut dia
Dia mengaku bakal berkonsultasi langsung dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Sehingga, laporan yang disampaikan bisa dicabut. "Intinya kita ingin masalah yang di sana sudah kita stop," ujar dia. (OL-4)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved