Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta yang mana di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan pada Kamis (7/10) pada pukul 18.00 WIB tidak ada permintaan pelayanan pemakaman dengan protap Covid-19.
“Nol pemakaman dengan prokes Covid-19 ini patut kita syukuri, namun ingat pandemi belum berakhir, tetap taati protokol kesehatan (prokes) dan segera lakukan vaksinasi bagi yang belum dan diperbolehkan oleh dokter,” kata Yani, Jumat (8/10).
Yani yang juga anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi perekonomian melanjutkan, ini adalah salah satu indikator masyarakat Jakarta semakin disiplin dan perhatian dengan kesehatan pribadi dan lingkungannya, sehingga kehidupan secara bertahap kembali normal dan perekonomian bisa meningkat.
“Vaksin sudah hampir merata di ibu kota, nol pemakaman, pembelajaran tatap muka terbatas sudah dilakukan, semoga ini akan membangkitkan seluruh sendi kehidupan di masyarakat,” ujar Yani yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta Selatan VIII.
Yani juga mengingatkan, meskipun sudah mulai beranjak normal, jangan lepas masker dulu, patuhi prokes agar kesehatan warga di Jakarta betul-betul pulih.
“Kita pernah mengalami kondisi yang sangat berat, jangan sampai nanti kembali lagi, semoga Allah selalu memberikan perlindungan untuk kita semua,” pungkasnya. (Put/OL-09)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved