Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemprov DKI tak pernah meminta kepada tujuh fraksi DPRD untuk menolak usulan hak interpelasi yang diajukan oleh Fraksi PDIP dan PSI dalam pertemuan pada Rabu (25/8) malam.
Sebelumnya, diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wagub Ahmad Riza Patria, Sekda DKI Marullah Matali melakukan pertemuan makan malam dengan perwakilan tujuh fraksi yakni NasDem, Golkar, PKS, Gerindra, PAN, PKB-PPP, dan Demokrat di rumah dinas gubernur di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (25/8) malam lalu.
"Tidak ada permintaan dari kami. Semua merupakan hak daripada teman-teman DPRD," kata pria yang akrab disapa Ariza itu di Jakarta, Minggu (29/8).
Politikus Partai Gerindra itu juga menegaskan, keputusan tujuh fraksi menolak interpelasi itu adalah keputusan masing-masing fraksi. Pihaknya tidak mengintervensi keputusan tujuh fraksi tersebut.
Baca juga : Ini yang Mendasari PDIP Ajukan Interpelasi soal Formula E
"Itu merupakan hak daripada teman anggota DPRD. Kami tidak mencampuri apalagi mengintervensi. Namun demikian kami berharap ada ruang untuk terus meningkatkan dialog, diskusi, bermusyawarah tanya jawab untuk sama-sama kita memastikan seluruh program-program dalam rangka pembangunan Jakarta yang lebih baik," ujarnya.
Di sisi lain, ia melanjutkan, pertemuan dengan perwakilan dari tujuh fraksi itu adalah bentuk silaturahmi dengan para anggota dewan. Silaturahmi informal ini memang dilakukan dengan tujuan mempererat sinergi antara eksekutif dengan legislatif.
"Kemarin itu cuman pertemuan silahturahmi biasa aja. Kami eksekutif dan legislatif selama ini selalu berkomunikasi dalam forum formal maupun informal. Silaturahmi secara kelompok atau dialog bersama-sama, bahkan orang per orang kami terus lakukan," tandasnya. (OL-7)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved