Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) membantah pertemuan dengan tujuh pimpinan fraksi di DPRD DKI Jakarta bukan untuk menggalang dukungan tak menggulirkan hak interpelasi terkait Formula E. Pertemuan itu diklaim sebagai silaturahmi.
"Enggak ada permintaan dari kami. Semua merupakan hak dari pada teman-teman DPRD," kata Ariza di Jakarta, Minggu (29/8).
Saat disinggung ketidakhadiran dan rencana mengundang Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Indonesia (PSI), Ariza tak menjawab secara lugas. Kedua fraksi itu merupakan pengusul hak interpelasi.
"Teman-teman (wartawan) sudah tahu dari pada saya. Silahkan tanyakan ke fraksi masing-masing apa tanggapan mereka, respon mereka terhadap interpelasi," ucap Ariza.
Baca juga : Tidak Miliki IMB Satpol PP Segel Minimarket di Kecamatan Tapos
Tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Kamis, 26 Agustus 2021. Ketujuh fraksi itu menolak hak interpelasi.
Ketujuh fraksi itu adalah Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Golkar, dan FKB-PPP. Dari total itu, 73 anggota DPRD enggan menyetujui hak interpelasi. Permohonan hak interpelasi terkait Formula E sudah diajukan ke pimpinan DPRD DKI Jakarta. Usulan hak interpelasi diinisiasi oleh legislator PDI Perjuangan.
Sedikitnya lima legislator PDI Perjuangan menjadi inisiator hak interpelasi, yaitu Rasyidi, Ima Mahdiah, Wa Ode Herlina, Ong Yenny, dan Gilbert Simanjuntak. Kelimanya mengumpulkan 33 tanda tangan yang terdiri dari 25 tanda tangan Fraksi PDI Perjuangan dan 8 tanda tangan Fraksi PSI. (OL-2)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Nasib mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved