Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Kejaksaan Negeri Kota Depok, kembali memeriksa Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Raden Gandara Budiana (RGB).
RGB diperiksa terkait kasus dugaan penyelewengan dana untuk pengadaan sepatu dan pakaian dinas lapangan (PDL), di internal DPKP Kota Depok tahun 2017, 2018, 2019 sebesar Rp2 miliar.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok Herlangga Wisnu Murdianto menyebutkan, sudah ketiga kalinya RGB diperiksa penyidik kejaksaan. "Iya (diperiksa), kemarin dia hadir, datang ketiga kalinya," kata Herlangga, Selasa (22/6).
Dia menjelaskan, RGB diperiksa karena dia sebagai Pengendali Anggaran (PA) dan sebagai Kepala DPKP di organisasi perangkat daerah (OPD) DPKP.
"Yang bersangkutan diperiksa terkait pengelolaan dana APBD untuk belanja pengadaan sepatu dan PDL tahun 2017, 2018, 2019," kata dia.
Sejak kasus terkuak ke publik dua bulan silam atau tepatnya pada April 2021, ungkap Herlangga, RGB telah tiga kali bolak balik ke Kantor Kejaksaan Negeri Kota Depok untuk diperiksa.
"Pertama hari Selasa (15/6), kedua hari Kamis (17/6) dan ketiga hari Senin (21/6) dengan materi pemeriksaan yakni pendalaman perkara," ujarnya.
Selain RGB, katanya pihaknya juga memeriksa dua orang pegawai DPKP yakni Bambang Kurniawan dan Nadelia.
"Bambang dan Nadelia kita panggil untuk memberikan keterangan tentang apa yang diketahui dan dilihat terkait dugaan tindak pidana korupsi belanja sepatu dan PDL pada DPKP tahun anggaran 2017, 2018, 2019.
Herlangga menjelaskan, penyidik bekerja profesional dan sesuai prosedur tidak tebang pilih. Mereka yang berbuat akan ditelusuri perbuatannya melawan hukum atau tidak.
Kasus dugaan korupsi belanja sepatu dan PDL ini, dijelaskan Herlangga, masih dalam tahapan penyidikan umum. Dengan demikian, dirinya belum bisa menjelaskan substansi masalah lebih terperinci.
"Nanti kalau sudah jelas, kami akan sampaikan ke publik," pungkasnya (OL-13)
Baca Juga: Kota Depok Terapkan PPKM, Kegiatan Apa Saja yang Dibatasi
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Banjir besar ini terjadi karena overflow air yang melampaui kapasitas kali setelah aliran air terhambat tumpukan sampah.
Volume sampah yang diangkut setiap harinya dari seluruh wilayah kecamatan mencapai puluhan ton
Pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah secara komprehensif hingga ke hilir
Sampah dan lumpur yang diangkut dari aliran Kali Baru sekitar 7 ton dan 8 ton dari Kali Laya, dengan diangkut oleh 6 armada truk besar menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.
Ledakan tabung gas diduga picu kebakaran Kafe di Depok. Sebanyak 35 orang terdampak, 5 karyawan alami luka bakar serius dan dilarikan ke RS.
Masyarakat diharapkan langsung mendatangi kantor kelurahan atau gerai layanan resmi Dukcapil Depok untuk melakukan aktivasi IKD secara aman dan legal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved