Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DILANTIKNYA Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta diharapkan dapat membangun jalinan komunikasi antareksekutif dengan legislatif yang sudah baik selama ini menjadi lebih baik lagi.
Hal ini diutarakan Ketua dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dan Abdurrahman Suhaimi, saat menghadiri acara pelantikan Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) di Balai Agung, Senin (18/1) sore.
"Selamat atas dilantiknya Pak Marullah Matali. Jalin komunikasi dengan legislatif yang baik. Yang sudah baik dibuat lebih baik," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.
Pria yang akrab disapa Pras ini mengingatkan, sebagai Sekda Marullah memiliki amanat yang cukup besar, terutama dalam mengkoordinasikan kinerja SKPD di masa pandemi Covid-19 saat ini.
Pendapat senada diucapkan Wakil Ketua DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi. Ia berharap, Marullah bekerja keras membantu Gubernur dan Wakil Gubernur mewujudkan Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.
Sebagai Sekda, lanjut Suhaimi, Marullah juga harus bisa berkoordinasi dengan legislatif maupun unsur lainnya dalam upaya bersama membangun Jakarta.
"Komunikasi dengan legislatif dan stakeholder lainnya harus dijalin lebih baik lagi," tandasnya. (Hld/OL-09)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved