Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KONTROVERSI rancangan anggaran rencana kinerja tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021 yang menyebutkan setiap anggota Dewan akan mendapat anggaran Rp8 miliar dalam kurun waktu satu tahun masih dalam penelaahan Kementerian Dalam Negeri.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menegaskan, rencana kerja DPRD DKI masuk dalam APBD yang disusun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan oleh DPRD.
"Hasil dari penetapan APBD dilakukan penelaahan oleh Kemdagri. Jadi kalau ditanyakan secara lebih detail, hal itu bisa langsung ke Kemdagri untuk review final nya," ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (4/12).
Baca juga : Ketua DPRD DKI Bantah Ada Penambahan Gaji Dewan
Lebih lanjut, ketika ditanyakan mengenai kemungkinan batasan mengenai seberapa persen kenaikan anggaran yang diusulkan oleh DPRD, Askolani enggan berkomentar.
Perlu diketahui, dalam RKT DPRD DKI Jakarta 2021 menyebut setiap anggota DPRD DKI akan mendapat anggaran Rp8.383.791.000 dalam kurun waktu satu tahun. Rencana kenaikan tunjangan itu masih dalam bentuk draf yang belum disahkan. (OL-7)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Asbanda mendorong BPD untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator aliran dana daerah.
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved