Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KONTROVERSI rancangan anggaran rencana kinerja tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021 yang menyebutkan setiap anggota Dewan akan mendapat anggaran Rp8 miliar dalam kurun waktu satu tahun masih dalam penelaahan Kementerian Dalam Negeri.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menegaskan, rencana kerja DPRD DKI masuk dalam APBD yang disusun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan oleh DPRD.
"Hasil dari penetapan APBD dilakukan penelaahan oleh Kemdagri. Jadi kalau ditanyakan secara lebih detail, hal itu bisa langsung ke Kemdagri untuk review final nya," ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (4/12).
Baca juga : Ketua DPRD DKI Bantah Ada Penambahan Gaji Dewan
Lebih lanjut, ketika ditanyakan mengenai kemungkinan batasan mengenai seberapa persen kenaikan anggaran yang diusulkan oleh DPRD, Askolani enggan berkomentar.
Perlu diketahui, dalam RKT DPRD DKI Jakarta 2021 menyebut setiap anggota DPRD DKI akan mendapat anggaran Rp8.383.791.000 dalam kurun waktu satu tahun. Rencana kenaikan tunjangan itu masih dalam bentuk draf yang belum disahkan. (OL-7)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved