Pansus Banjir Dinilai Cacat Hukum, PKS Enggan Kirim Perwakilan

FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunda mengirimkan anggota perwakilan dalam panitia khusus (pansus) banjir, yang akan dibentuk DPRD DKI Jakarta.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Ahmad Yani, mengungkapkan PKS menilai agenda pembentukan pansus banjir tidak resmi. Sebab, tidak dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI pada 24 Februari.

"Kalau tidak ada persetujan, tiba-tiba muncul, dianggap cacat hukum. Kita tidak mau lakukan pelanggaran," pungkas Yani saat dikonfirmasi, Rabu (4/4).

Dalam rapat Bamus DPRD DKI sebelumnya, disepakati dua agenda. Di antaranya, jadwal kunjungan kerja alat kelengkapan dewan dan jadwal penyebarluasan sosialiasi peraturan daerah pada Maret 2020.

Namun dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mengusulkan pembahasan untuk membentuk pansus banjir. Pun, usukan itu ternyata disetujui anggota Bamus yang hadir.

Baca juga: Selidiki Banjir Berulang, Pansus DPRD DKI Akan Panggil Ahok

"Kalau memang tidak ada agenda pansus banjir, berarti dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan pimpinan. Karena tidak sesuai agenda," ungkapnya.

Fraksi PKS mendorong agenda pembentukan pansus banjir bisa dibahas ulang dalam rapat Bamus DPRD DKI selanjutnya, dengan penjadwalan resmi. Yani pun menepis kabar PKS sengaja mengajukan imbauan agar pansus banjir dirapatkan ulang, guna menjegal DPRD mengkritisi kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Menurutnya, selama agenda rapat pansus lurus dengan tujuannya, PKS sejalan dengan DPRD untuk mengawasi kinerja esekutif. "Bahas ulang pansus banjir. Diulang supaya jangan sampai menyalahi aturan. Terus ada satu kesepakatan, kalau tujuannya untuk selesaikan banjir, bukan politisir, itu bisa. Kalau untuk politisir, kami tidak dukung," tegas Yani.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta berencana membentuk pansus banjir. Rencana itu dibahas dalam rapat Bamus DPRD DKI pada 24 Februari. Pembentukan pansus dilatarbelakangi banjir yang berulang kali terjadi di Jakarta. Sehingga, menyebabkan warga Jakarta tidak nyaman dan mengalami kerugian materiil.(OL-11)