Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BARESKRIM Polri menyita kilang minyak Tuban LPG Indonesia (TLI) terkait kasus dugaan korupsi penjualan kondensat. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan barang bukti kasus yang merugikan negara tersebut.
"Kini statusnya dalam penyitaan. Satu pabrik disita, TLI di Tuban dan tentu dengan tanahnya dan uang di rekening hasil penghasilan dari TLI yang terus berjalan," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, saat dikonfirmasi, Rabu (19/2).
Meski disita, kegiatan operasional pabrik dikatakannya tetap berjalan. "Produksinya masih terus berjalan," imbuh Daniel.
Seperti yang diketahui, sebelum barang bukti dilimpahkan Januari lalu, Bareskrim Polri telah melakukan penyitaan sekaligus titip rawat. Sebab, kilang milik PT TLI satu rangkaian denganf fasilitas produksi PT TPPI di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
Baca juga: Polri masih Buru Tersangka Kondensat Honggo Wendratno
Penyelesaian kasus pencucian uang ini sejalan dengan sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Jakarta, pada Senin (19/2) lalu. Sidang menghadirkan dua eks pejabat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang duduk sebagai terdakwa, yakni Raden Priyono selaku Kepala BP Migas periode 2008-2012 dan Djoko Harsono selaku Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas.
Sidang tetap terlanjut meski terdakwa ketiga, yakni Hanggo Wendratmo selaku Presiden Direktur PT TPPI, masih dalam status buron. Daniel mengatakan, pihaknya belum bisa memprediksi keberadaan Hanggo. Namun, dia diyakini bersembunyi di luar negeri.
"Kalau di dalam negeri, kami bisa cek. Karena laporan dari Ditjen Imigrasi ada perlintasannya. Kami melakukan koordinasi dengan Interpol, Kementerian Luar Negeri serta Ditjen Imigrasi," tukasnya. Informasi terbaru yang diperoleh, Hanggon diketahui telah menjadi penduduk tetap di suatu negara.(OL-11)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
KAKORLANTAS Polri memastikan akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan taksi listrik hijau atau Green SM menyusul kecelakaan kereta KRL di Bekasi Timur, Senin (27/4)
Barisan Rakyat Cinta TNI (BRCT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Rabu (22/4).
Polri mengungkap berbagai modus haji ilegal yang merugikan jemaah, mulai dari penyalahgunaan visa hingga skema ponzi. Simak detail lengkapnya di sini.
Kepercayaan penuh yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda anti-penyelundupan.
TS alias Ki Bedil ditangkap oleh Satresmob Bareskrim Polri terkait penjualan senjata api ilegal di Jawa Barat. Ki Bedil menjual senjata api ilegal selama 20 tahun. fakta-fakta soal Ki Bedil
Modus pertama melibatkan pengoplosan dan konversi ilegal, di mana isi LPG 3 kg bersubsidi dipindahkan ke tabung nonsubsidi untuk dijual dengan harga pasar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved