Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil gubernur (cawagub) yang diusulkan Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, menyebut, fasilitas di DPRD DKI lebih tinggi dan enak ketimbang di DPR RI. Hal ini ia disampaikan saat sowan ke Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/2).
"Saya dengar-dengar lebih enak di DPRD DKI. Memang tunjangan rumah di DPRD berapa?" tanya Riza kepada perwakilan Fraksi PAN dan Gerindra.
"Lumayan besar pak," sahut salah satu perwakilan Fraksi PAN.
Riza lalu membeberkan jika tunjangan rumah untuk anggota DPR RI hanya Rp20 juta. Pun mengatakan tunjangan mobil juga kecil.
"Saya kira di (DPRD) DKI lebih besar. Di DPRD dan Pemprov DKI lebih peduli terhadap fasilitas yang dibutuhkan," kata Riza.
Ia juga menambahkan aspirasi dari anggota DPR RI susah untuk diwujudkan dalam pimpinan rapat. Riza juga menyinggung soal ruangan kerja di DPR yang sempit.
"Ruangan di DPR RI itu berapa ya 4x6 meter diisi anggota dewan, lima tenaga ahli, dua asisten pribadi, ada 7 orang di satu ruangan. Jadi, kecil sekali," imbuh Riza.
Baca juga: Sowan, Cawagub Riza Patria Dapat Lampu Hijau dari Fraksi PAN
Dalam perkenalan menjadi cawagub, ia tidak menyinggung soal visi misi apa yang akan dibawa jika terpilih. Pasalnya, ia menyebut dirinya sebagai cawagub pergantian antar waktu (PAW) tidak ikut merumuskan visi misi bersama Gubernur Anies Baswedan.
"Tugas saya hanya membantu ya. Apakah 23 program kerja sudah dijanjikan itu kita lakukan percepatan. Mudah-mudahan adanya wagub bisa diselesaikan secara baik yang dicanangkan oleh Pak Anies dan ditetapkan oleh DPRD," tutur Riza.
Riza berpeluang mendapat 9 suara dari Fraksi Partai Amanat Nasional dalam pemilihan cawagub. Hal ini terlihat dari pernyataan Ketua Fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim.
"Insha Allah kami terus bersama Gerindra, kami kompak lah," kata Lukmanul.(OL-5)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Jika RUU Pemilu berasal dari inisiatif pemerintah, maka potensi tarik-menarik kepentingan partai dapat diminimalkan sejak awal pembahasan.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved