Dukung Pansus Banjir, NasDem: Perencanaan DKI Buruk

FRAKSI Partai NasDem DPRD DKI Jakarta turut mendukung usulan Fraksi Partai Golkar untuk mengajukan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki penyebab banjir Jakarta pada awal tahun baru lalu.

Anggota Fraksi Partai NasdDm DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyebut dalam mengantisipasi datangnya bencana banjir, Pemprov DKI dinilai kurang matang dalam perencanaan.

Baca juga:Soal Gedung Runtuh, Polisi Panggil Kasudin Cipta Karya Jakbar

Saat rapat membahas anggaran pengendalian banjir termasuk soal pembebasan lahan bagi normalisasi kali dan waduk/situ/embung, DPRD DKI sudah menyetujui anggaran sebesar Rp869 miliar dan secara total ada Rp1 triliun anggaran pengendalian banjir untuk 2020.

"Ya, saat rapat pembahasan mereka bilangnya siap-siap. Anggaran juga sudah kami berikan cukup banyak ya Rp1 triliun. Tapi yang kita lihat ini perencanaannya kurang," ungkap Nova saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (9/1).

Nova yang duduk di Komisi D bidang pembangunan dan lingkungan hidup ini mencontohkan saat mengajukan anggaran pembebasan lahan untuk kali, waduk/situ/embung, Dinas Sumber Daya Air (SDA) tidak memikirkan pembebasan lahan untuk akses.

"Sehingga alat berat sulit nantinya mau mengerjakan. Kan lagi-lagi jadi masalah. Tiap tahun masalahnya sama," kata Nova.

Di samping itu, ia melihat tidak adanya keaktifan dari Pemprov DKI untuk melanjutkan normalisasi maupun melakukan pembetonan sisi-sisi sungai untuk mengurangi limpasan sungai ke permukiman warga. Padahal, menurutnya, cukup banyak warga yang mau rumahnya direlokasi atau meminta pembetonan.

"Jadi mereka itu banyak juga kok yang minta seperti di dapil saya tuh di Kampung Melayu sampai ada yang longsor rumahnya. Mereka juga minta untuk diturap atau sheetpile. Memang normalisasi atau turap saat ini belum bisa menghilangkan banjir sepenuhnya tetapi minimal bisa mengurangi agar tidak separah 4-5 tahun lalu," ungkapnya.

Ia juga melihat kurangnya persiapan Pemprov DKI dalam menghadapi musim hujan disebabkan kurangnya pengerukan kali dan waduk/situ/embung. Menurutnya, apabila sungai sudah tidak mau dinormalisasi sebaiknya pengerukanlah yang harus jadi ujung tombaknya.

Koordinasi antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat juga dinilai lemah dalam hal mengantisipasi dampak banjir.

Baca juga: Prediksi Cuaca Ekstrem, Pemkot Bekasi Kejar Perbaikan Pompa Air

"Ini semua harus menjadi pelajaran bahwa koordinasi itu penting. Misalnya normalisasi, Pemprov kan bagian pembebasan lahannya ya harus lebih aktif agar program itu berjalan lancar," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar, Basri baco, menyebut akan mengusulkan pembentukan pansus untuk menyelidiki penyebab banjir. Sudah ada enam fraksi yang setuju akan rencana ini yakni Golkar, PAN, PSI, Demokrat, NasDem, dan PDIP. (OL-6)