4 Raperda Pajak Dikebut Awal Tahun 2020

REVISI empat peraturan daerah (perda) tentang tarif pajak akan dikebut agar bisa disahkan pada triwulan satu 2020.

Empat perda itu adalah Perda No 15 tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU), Perda No 1 tahun 2015 tentang Retribusi Daerah, Perda No 10 tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Perda No 16 tahun 2010 tentang Pajak Parkir.

Anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta S Andyka optimistis dengan disahkannya empat perda itu target pendapatan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp50,17 triliun dapat tercapai.

"Keempat revisi perda ini sudah diajukan dan masuk ke dalam Prolegda. Kita akan kejar di triwulan satu 2020 supaya bisa selesai," kata Andyka saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (29/12).

Untuk merevisi empat perda itu, Andyka menyebut beberapa upaya yang akan dilakukan oleh DPRD beserta Pemprov DKI. Salah satunya bersurat kepada beberapa pihak seperti PLN serta Pertamina.

Andyka yang juga anggota Badan Anggaran menjelaskan upaya duduk bersama dengan kedua BUMN itu harus dilakukan guna menegaskan tarif pajak PJU dan PBBKB.

"Kita perlu duduk bersama dengan PLN untuk tarif pajak listrik. Di setiap warga yang membayar listriknya itu ada 2,4% yang masuk ke kas DKI. Nah, kita mau tahu berapa riilnya. Lalu kita juga ingin ada penyesuaian, jangan 2,4% rata ke semua besaran daya listrik. Yang 2.200 watt tentu harus beda dengan yang 5.000 dan 9.000 seterusnya supaya ada azas keadilan," jelasnya.

Baca juga: Diketok DPRD, Ini 26 Raperda DKI yang Dibahas Tahun Depan

Sementara dengan Pertamina, Andyka yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra menyebut perlu ada kenaikan tarif pajak PBBKB yang saat ini masih 5% menjadi 10%.

"Kita juga ingin tahu dari Pertamina seberapa besar penjualan dari mereka. Kita juga ingin yuk sama-sama transparan mengenai penjualan BBM di DKI dengan memasang RFID. Sebesar apapun penjualan asal transparan pasti kita terima," ungkapnya.

Sementara itu, target penerimaan dari pajak pada 2020 meningkat menjadi Rp50,17 triliun. Sebelumnya pada tahun ini target penerimaan pajak sebesar Rp44,5 triliun dengan realisasi saat ini sudah mencapai Rp40 triliun.

Pajak restoran menjadi pajak tertinggi dalam persentase realisasi yakni mencapai 101,6%. Realisasi pajak restoran mencapai Rp3,6 triliun dari target Rp3,5 triliun. Menyusul pajak reklame yang mencapai 101,3% atau Rp1,06 triliun dari target Rp1,05 triliun.

Perolehan pajak terendah masih pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang baru mencapai 59,9% atau Rp5,9 triliun dari target Rp9,5 triliun.(OL-5)