Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku belum mendapatkan dua nama calon wakil gubernur (cawagub) pengganti Sandiaga Uno. Dua nama tersebut berasal dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Kita tinggal lihat, saya membaca di media-media katanya berubah orangnya, sampai sekarang saya belum dapat apa-apanya (dua nama cawagub)," ungkap Pras sapaan akrab Prasetyo saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (27/12).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi membenarkan pihaknya telah mengunci satu nama cawagub. Dua nama calon Wagub DKI dari PKS ialah mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Agung Yulianto. Nantinya, dari dua nama dipilih salah satu. Namun, Suhaimi belum bisa menyebut siapa calon terpilih tersebut.
Baca juga: PKS Kunci Satu Nama untuk Cawagub DKI Jakarta
Cawagub dari usulan PKS akan bersanding dengan cawagub dari usulan Gerindra.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria membenarkan dirinya menjadi salah satu kandidat terkuat yang ditunjuk sebagai calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Menurutnya, dari empat kandidat Gerindra mengerucut dua nama, yakni dirinya dan Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono.
"Apakah nantinya ada penggantinya kita enggak tahu juga. Isu-isu yang berkembang kan seperti itu. Ini kita tunggu saja. Saya sebagai ketua dewan menunggu itu," tukas Pras.(OL-5)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved