Anies Diminta Jangan Buat Kebijakan yang Menakutkan Pengusaha

KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyinggung Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta terkait pendapatan pajak hotel dan hiburan. Ia meminta Pemprov DKI tidak membuat kebijakan yang menakutkan para pengusaha yang ingin berinvestasi di Jakarta.

"Kalau saya lihat ini kerja lu cuma normatif bos. Jangan pengusaha ditakut-takutin. Ada oknum oknum pemerintah DKI yang datang ke lokasi tempat usaha. Misalnya soal rokok," kata Prasetyo saat rapat Badan Anggaran APBD 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (26/11).

Prasetyo menyoroti soal aturan penyediaan tempat rokok yang tidak jelas di beberapa tempat. Ia meminta Pemprov DKI jangan membuat peraturan yang coba-coba, yang membuat pelaku usaha kehilangan minat.

"Soal pajak hiburan, contoh di Hyatt, ada bar jual wine dan rokok, tapi dia enggak bisa ngisep rokok. Coba kasih mereka kesempatan untuk menyediakan smoking area dan nonsmoking (yang jelas)," jelas Prasetyo.

Pada pemaparan yang ditampilkan Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta APBD-P 2019 untuk pendapatan pajak hotel sebesar Rp1,8 triliun namun dalam realisasinya hanya mampu Rp1,5 triliun.

"Saya minta pak Sekda bilangin Pak Gubernur buat peraturan jangan subjektif tapi objektif. Karena merugikan itu pajak rokok. Ini sensitif sekali karena soal (pengurangan) pendapatan. Penekanannya jangan normatif," tandas Prasetyo. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus