Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Taufik berang lantaran Waduk Pondok Ranggon, Jakarta Timur tidak dimasukan dalam usulan anggaran untuk naturalisasi waduk pada 2020 oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Menurutnya, waduk yang terletak di depan rumahnya itu tidak pernah diperbaiki selama kurang lebih empat tahun.
"Pak Kadis, kenapa enggak cantumin waduk Pondok Ranggon itu, argumenya apa pak? Empat tahun itu mangkrak. Masa dikeruk terus, jadi kobangan itu. Saya tahu karena itu depan rumah saya," kata Taufik kepada Kepala Dinas SDA DKI, Juaini dalam rapat kerja Komisi D membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (5/11).
Baca juga: Ketua DPRD Minta Anies Unggah Dokumen KUA PPAS 2020
Salah satu perwakilan Dinas SDA DKI menjawab bahwa khusus untuk Waduk Pondok Ranggon, pihaknya kesulitan mengakses ke lokasi tersebut untuk dilakukan perbaikan waduk
Taufik pun merespon dengan mengatakan, " Itu salah siapa pak? Salah siapa emang, Anda kan yang bikin wasuk seperti empang sih. Masa di sekitar waduk enggak ada jalan. Saya kira ini perencanaanya saja enggak beres" ujar politisi Partai Gerindra ini.
Taufik berkukuh agar tahun depan Dinas SDA DKI harus menaturalisasi waduk yang memiliki luas 8,4 hektare itu. Dalam rapat kerja tersebut, Kepala Dinas SDA DKI, Juaini Yusuf mengungkapkan pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp288 miliar untuk meneruskan program naturalisasi di tiga waduk dan dua sungai. Sungai yang akan dinaturalisasi ialah Kanal Banjir Barat, di sekitar Dukuh Atas, dan Kali Ciliwung Lama di tepi Jalan Kerapu, Pademangan, Jakarta Utara.
Lalu waduk yang dinaturalisasi adalah Waduk Kampung Rambutan, Waduk Sunter Selatan sisi timur, dan Waduk Cimanggis.
Namun, Ketua Komisi D dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah meminta jajaran SDA DKI untuk memasukan kajian naturalisasi untuk Waduk Pondok Ranggon sebagai RAPBD 2020.
"Dengan adanya usulan dari Koordinator (M Taufik), harapanya ini bisa menjadi prioritas di tahun depan. Usulan anggaran ini bisa diubah kan," ujar Ida. (OL-8)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved