Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
NAMA-nama pimpinan definitif DPRD DKI Jakarta telah ditetapkan dan akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap setelah proses pembuatan surat keputusan pengesahan lima pimpinan definitif selesai dan mereka dilantik, DPRD DKI Jakarta bisa segera memacu roda kerjanya.
Anies mengatakan saat ini ada dua hal yang harus menjadi prioritas untuk berproses di DPRD DKI yakni pemilihan wakil gubernur dan revisi peraturan daerah salah satunya Perda No 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR PZ).
Diketahui Perda RDTR PZ harus diperbarui setiap lima tahun sekali berdasarkan Undang-undang No 26/2007 tentang Penataan Ruang.
"Kemudian kita berharap kemitraan bisa berjalan dengan baik. Agenda-agenda untuk diselesaikan bersama. Ada banyak raperda yang sekarang dalam proses antrean. Kita berharap itu nanti bisa segera mulai dituntaskan," ungkap Anies usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10).
Baca juga: DPRD DKI Ajukan Pimpinan Definitif
Di samping itu, Anies juga beraharap besar agar pimpinan DPRD DKI Jakarta yang baru dapat segera melakukan pembahasan pemilihan wagub DKI. Sebab, Anies telah satu tahun lebih memimpin Jakarta seorang diri setelah Sandiaga Uno mundur dari kursi wagub karena maju dalam Pilpres 2019 sebagai cawapres.
"Tentu pembahasan wagub juga (urgent), karena itu diperlukan segera dan mudah-mudahan bisa masuk dalam agenda cepat. Nanti hari ini surat dari dewan, kalau saya terima langsung hari ini juga saya teruskan ke Menteri Dalam Negeri," tegasnya.
Anies juga berharap besar pimpinan DPRD yang baru bisa lebih kooperatif dalam melakukan pembahasan raperda dengan eksekutif.
"Sebagian adalah pimpinan yang sudah selama ini berinteraksi. Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. Jadi kita berharap insyaAllah bisa komunikasi dan kerja bersama dengan baik," ujar Anies.(Ol-5)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved