Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Solidaritas Indonesia diprediksi akan menjadi pendatang baru di DPRD DKI Jakarta. PSI dalam penghitungan suara sementara mendapat 8% suara atau jika dikalkulasi akan mendapat sembilan kursi.
PSI pun menjadi partai baru tersukses karena akan segera berkantor di Gedung DPRD DKI Jakarta yang terletak di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Amat mungkin menjadi pendatang baru, PSI langsung melakukan pernyataan akan berada di kubu yang berseberangan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Iya betul, kami akan jadi oposisi yang konstruktif. Kami mau tunjukkan partai oposisi yang baik itu seperti apa, bahwa seharusnya menjadi sparring partner untuk gubernur," ujar Ketua DPW DKI PSI, Michael Sianipar, saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (25/4).
Michael, yang pernah menjadi tim ahli untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, meski berseberangan dengan Anies, pihaknya akan tetap terbuka terhadap diskusi membahas program-program pemerintah.
"Kami terbuka untuk berdiskusi dan membahas program-program pemerintah berdasarkan data dan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Baca juga: Pergub Perluasan Pembebasan PBB Harus Dibatalkan
Ia tidak menampik PSI bisa berkoalisi menjadi oposisi yang kuat dengan partai lain di DPRD DKI. Namun, pihaknya memiliki kriteria untuk bisa menjalin kerja sama di legislatif.
"Harus lihat dulu apa pemahaman oposisinya sama," ujarnya.
PSI pun menjamin pihaknya tidak akan ikut arus kinerja lambat DPRD yang selama ini sudah mengakar.
Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Taufik, menganggap PSI adalah partai baru yang harus banyak belajar dan butuh bimbingan.
Ia tidak khawatir akan semakin banyaknya partai yang berseberangan dengan Anies.
"Ya tidak apa kalau dia oposisi. Walau banyak ya tidak mengganggu. Kita sama-sama untuk Jakarta," ujarnya.
Di sisi lain, Taufik tidak khawatir raihan suara PSI sebesar 8% telah menggerus suara Gerindra. Taufik bahkan yakin Gerindra bisa menjadi partai penguasa di DPRD DKI dan ia bisa menduduki kursi ketua DPRD DKI.
"Ah nggak. Bisa kok kita tembus 20%. Ini masih penghitungan sementara. Kita tunggu finalnya," terangnya. (OL-1)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved