Analisis Veto Tiongkok di Resolusi Selat Hormuz: Strategi Dedolarisasi

Media Indonesia
18/4/2026 21:00
Analisis Veto Tiongkok di Resolusi Selat Hormuz: Strategi Dedolarisasi
Ilustrasi.(Freepik)

PADA 7 April 2026, keputusan di Dewan Keamanan PBB mengguncang arsitektur kekuasaan global. Tiongkok dan Rusia menggunakan hak veto mereka terhadap resolusi yang diusulkan Bahrain terkait krisis di Selat Hormuz.

Meski media Barat dengan cepat melabeli langkah ini sebagai bentuk perlindungan terhadap rezim Iran, analisis mendalam menunjukkan ada strategi permainan panjang yang jauh lebih kompleks dari sekadar aliansi militer. Berikut pemaparan pengamat dari Tiongkok, Professor Jiang Xueqin, dalam kanalnya di Youtube yang tayang Rabu (15/4).

Veto yang Mengubah Papan Catur Geopolitik

Resolusi yang diajukan awalnya mengandung frasa "segala cara yang diperlukan" (all necessary means). Dalam bahasa diplomasi, ini adalah lampu hijau bagi Amerika Serikat dan sekutunya untuk menggunakan kekuatan militer guna membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz secara paksa. Dengan memblokir resolusi ini, Tiongkok tidak hanya menghentikan eskalasi militer, tetapi juga menolak memberikan legitimasi internasional bagi intervensi AS.

Fakta Kunci Krisis Hormuz 2026:
  • Tanggal Veto: 7 April 2026.
  • Hasil Voting: 11 mendukung, 2 veto (Tiongkok, Rusia), 2 abstain (Pakistan, Kolombia).
  • Ketergantungan Minyak: Tiongkok mengimpor 10-11 juta barel minyak per hari, sebagian besar melalui Hormuz.

Mengapa Tiongkok Berani Mengambil Risiko Ekonomi?

Secara teori, Tiongkok adalah pihak yang paling dirugikan jika Selat Hormuz tertutup karena statusnya sebagai pembeli minyak Iran terbesar. Namun, Beijing tampaknya telah menghitung bahwa kerugian jangka pendek ini sebanding dengan keuntungan strategis jangka panjang. Ada tiga pilar utama di balik kalkulasi ini:

1. Menghindari Dilema Malaka" Baru

Jika AS berhasil membuka Selat Hormuz dengan kekuatan militer, hal itu akan mempertegas bahwa Washington masih memegang kendali penuh atas titik-titik cekik (choke points) energi dunia. Tiongkok ingin memutus ketergantungan pada jalur laut yang dikuasai Angkatan Laut AS, yang sering disebut sebagai Dilema Malaka.

2. Akselerasi Dedolarisasi (Runtuhnya Petrodolar)

Sistem petrodolar yang bertahan sejak 1970-an sangat bergantung pada stabilitas perdagangan minyak dalam dolar AS. Gangguan berkepanjangan di Hormuz memaksa negara-negara Teluk dan pembeli energi untuk mencari alternatif. Tiongkok menyiapkan infrastruktur perdagangan minyak berbasis Yuan dan sistem pembayaran lintas batas yang tidak bergantung pada SWIFT.

3. Ketahanan Energi Domestik

Berbeda dengan krisis sebelumnya, Tiongkok di tahun 2026 memiliki cadangan minyak strategis yang masif dan jalur pipa darat melalui Rusia serta koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC). Selain itu, ekspansi energi terbarukan domestik memberikan Beijing napas lebih panjang dibandingkan negara-negara Barat dalam menghadapi guncangan harga minyak.

Perang Narasi dan Kekuatan Global Selatan

Langkah veto ini juga memperkuat posisi Tiongkok sebagai pemimpin de facto Global South. Dengan menuntut agar akar penyebab konflik (serangan terhadap kedaulatan Iran) dibahas, Tiongkok memosisikan diri sebagai pembela hukum internasional yang adil, bukan sekadar alat kepentingan Barat. Ini menciptakan pergeseran persepsi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin bahwa tatanan dunia unipolar telah berakhir.

Dimensi Strategis Dampak Veto Tiongkok
Militer Menutup celah legitimasi PBB untuk serangan AS ke Iran.
Ekonomi Menekan sistem petrodolar melalui ketidakpastian pasar.
Politik Memperkuat aliansi BRICS dan pengaruh di Global South.

Kesimpulan: Siapa yang Kehabisan Waktu?

Pertanyaan krusial dalam krisis 2026 ini bukanlah siapa yang memiliki senjata lebih banyak, melainkan siapa yang memiliki daya tahan lebih kuat. Amerika Serikat menghadapi tekanan domestik akibat inflasi energi dan biaya militer yang membengkak. Di sisi lain, Tiongkok bertaruh pada ketahanan sistemnya untuk menunggu hingga tatanan keuangan lama retak. Veto di Selat Hormuz mungkin akan dicatat sejarah sebagai titik balik saat Tiongkok berhenti sekadar mengikuti aturan dunia dan mulai mendefinisikannya sendiri. (I-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya