Wapres Vance Sebut Iran Bodoh jika Korbankan Gencatan Senjata demi Libanon, Garda Revolusi Murka

WAKIL Presiden Amerika Serikat (AS), JD Vance, memperingatkan Iran agar tidak menggagalkan perundingan gencatan senjata dengan Washington hanya karena persoalan serangan Israel di Libanon. Ia menyebut langkah tersebut sebagai pilihan yang bodoh.

Berbicara kepada wartawan saat meninggalkan Hungaria, Rabu (8/4) waktu setempat, Vance menegaskan bahwa AS tidak pernah menyatakan Israel harus menghentikan serangannya terhadap Libanon sebagai bagian dari kesepakatan.

“Jika Iran ingin membiarkan negosiasi ini runtuh--dalam konflik di mana mereka sedang dipukul habis-habisan--gara-gara Libanon, yang tidak ada hubungannya dengan mereka dan yang tidak pernah sekali pun dikatakan Amerika Serikat sebagai bagian dari gencatan senjata, itu sepenuhnya pilihan mereka,” ujar Vance.

Baca juga : Iran: Janji Palsu Gencatan Senjata AS dan Eropa jika tidak Balas Serang

“Kami pikir itu akan menjadi hal yang bodoh, tetapi itu pilihan mereka.”

Pernyataan tersebut muncul setelah Pakistan, yang memediasi kesepakatan, secara eksplisit menyatakan bahwa Libanon termasuk dalam gencatan senjata dua pekan antara AS dan Iran.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghci,  sebelumnya membagikan pernyataan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang mengumumkan gencatan senjata dan menyoroti bagian yang menyebut Libanon.

Baca juga : Netanyahu Setuju Perundingan lagi, Lima Warga Gaza Tewas dalam Bantuan Makanan

“Ketentuan Gencatan Senjata Iran-AS jelas dan tegas: AS harus memilih--gencatan senjata atau perang berkelanjutan melalui Israel. Tidak bisa keduanya,” tulis Araghchi.

Namun Presiden AS Donald Trump dan Gedung Putih tetap berargumen bahwa Libanon tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut.

Vance menyebut perbedaan posisi itu sebagai sebuah kesalahpahaman.

“Ada banyak negosiasi dengan itikad buruk dan banyak propaganda dengan itikad buruk yang terjadi,” kata Vance. “Saya pikir ini berasal dari kesalahpahaman yang sah. Saya pikir pihak Iran mengira gencatan senjata itu mencakup Libanon, padahal tidak.”

Hingga kini belum jelas bagaimana kesalahpahaman tersebut dapat terjadi dalam negosiasi internasional berisiko tinggi. Pejabat AS juga belum menjelaskan alasan pernyataan Pakistan secara tegas menyebut Libanon sebagai bagian dari gencatan senjata.

Di lapangan, Israel memiliki rekam jejak pelanggaran gencatan senjata, termasuk dalam kesepakatan November 2024 dengan Libanon. Sejak saat itu, serangan hampir terjadi setiap hari selama 15 bulan terakhir.

Pada Rabu, Israel melancarkan salah satu serangan paling mematikan dan destruktif, dengan puluhan serangan udara yang menewaskan sedikitnya 254 orang dan melukai lebih dari 1.100 lainnya.

Meski demikian, Vance mengisyaratkan bahwa Israel telah berkomitmen menunjukkan penahanan diri. Ia mengatakan pihak Israel telah berkomitmen "untuk sedikit menahan diri di Libanon, karena mereka ingin memastikan” bahwa negosiasi AS-Iran berjalan sukses.

Konflik di Libanon meningkat pada awal Maret setelah Hizbullah meluncurkan serangan roket terhadap Israel sebagai respons atas serangan Israel sebelumnya, termasuk pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Hizbullah kini menghadapi tekanan internal di Libanon atas tuduhan menyeret negara itu ke dalam perang sebagai bagian dari dukungannya terhadap Iran. Sementara itu, pejabat Iran menegaskan mereka tidak akan meninggalkan Hizbullah.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Rabu mengancam pertempuran akan kembali berkobar jika Israel tidak mematuhi gencatan senjata di Libanon. “Jika agresi terhadap Libanon tercinta tidak segera dihentikan, kami akan menjalankan tugas kami dan memberikan respons yang membuat para agresor jahat di kawasan menyesal,” demikian pernyataan IRGC.

Perbedaan tafsir atas cakupan gencatan senjata ini berpotensi menjadi ujian serius bagi kelanjutan negosiasi antara Washington dan Teheran. (Al-Jazeera/B-3)