Kemlu RI Repons Pembukaan Selat Hormuz setelah Kesepakatan Gencatan Senjata

PEMERINTAH Indonesia menegaskan pentingnya menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz di tengah peluang pulihnya aktivitas pelayaran global setelah kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, yang diharapkan mampu mengembalikan stabilitas jalur energi dunia Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Vahd Nabyl A. Mulachela menyebut kebebasan navigasi harus tetap dijunjung sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

"Kami meminta agar kebebasan navigasi dihormati dan sesuai dengan hukum internasional," kata Nabyl dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (8/4).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas munculnya wacana dari pihak-pihak yang terlibat konflik di kawasan Teluk Persia terkait kemungkinan penerapan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz.

Menurutnya, kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Iran membuka peluang bagi pulihnya aktivitas pelayaran di jalur strategis tersebut, yang sebelumnya terganggu akibat konflik.

Ia menilai perkembangan ini tidak hanya berdampak positif bagi Indonesia, tetapi juga bagi kawasan Teluk dan komunitas internasional secara luas.

"Kami berharap supaya bisa berkembang menjadi resolusi konflik yang lebih permanen dan berdampak baik bagi kepentingan kita, baik dalam hal kebebasan navigasi maupun untuk ke depannya," ujarnya.

Sebelumnya, gagasan terkait pungutan biaya melintas di Selat Hormuz sempat mengemuka dari kedua pihak, baik Iran maupun Amerika Serikat, ketika konflik di antara keduanya masih berlangsung.

Dengan adanya gencatan senjata, Indonesia berharap stabilitas di kawasan dapat terus terjaga, sekaligus memastikan jalur perdagangan global tetap terbuka dan aman bagi pelayaran internasional. (H-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Indriyani Astuti