Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Perdana Menteri Norwegia, Thorbjørn Jagland, resmi didakwa atas tuduhan "korupsi berat" terkait hubungannya dengan terpidana kasus kekerasan seksual asal Amerika Serikat, mendiang Jeffrey Epstein. Dakwaan ini dijatuhkan setelah Dewan Eropa mencabut imunitas diplomatik yang sebelumnya melekat pada Jagland.
Unit kejahatan ekonomi Norwegia, Økokrim, bergerak cepat dengan melakukan penggeledahan di tiga properti milik Jagland yang berlokasi di Oslo, Risør, dan Rauland. Jagland, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komite Nobel Norwegia dan Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, kini bersiap menghadapi pemeriksaan intensif.
Penyelidikan ini dipicu rilis dokumen dari Departemen Kehakiman AS (DoJ) yang mengungkap rangkaian surat elektronik (email). Dokumen tersebut menunjukkan rencana kunjungan Jagland, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, ke rumah-rumah mewah milik Epstein di Paris, New York, dan Palm Beach.
Kunjungan-kunjungan tersebut direncanakan tetap berlangsung meski saat itu Epstein telah menyandang status terpidana pelanggaran seksual anak. Berdasarkan data yang ada, Epstein diduga menanggung biaya perjalanan Jagland dan keluarganya ke berbagai properti tersebut. Bahkan, pada 2014, Jagland sempat merencanakan perjalanan keluarga ke pulau pribadi Epstein di Karibia, meski akhirnya batal karena Epstein jatuh sakit.
Selain fasilitas perjalanan, Jagland juga menghadapi tuduhan bahwa ia sempat meminta bantuan Epstein untuk mendapatkan pinjaman bank. Namun, pihak kepolisian belum mengonfirmasi apakah poin ini masuk dalam unsur dakwaan korupsi berat tersebut.
Melalui pengacaranya, Jagland membantah adanya pertanggungjawaban pidana dalam hubungan tersebut. "Ia bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang," ujar sang pengacara saat mendampingi Jagland meninggalkan kediamannya di Oslo, Kamis (12/2).
Skandal Epstein ini terus mengguncang Norwegia dan menyeret sejumlah tokoh publik papan atas lainnya, di antaranya:
Kasus Jagland menjadi sorotan tajam karena posisi strategisnya di Dewan Eropa pada periode 2009–2019, lembaga yang justru menjadi pengawas demokrasi dan hak asasi manusia di benua tersebut. Penyelidikan Økokrim fokus pada dugaan korupsi yang terjadi antara tahun 2011 hingga 2018.
Meskipun pencantuman nama dalam dokumen Epstein tidak secara otomatis menunjukkan kesalahan hukum, proses pengadilan di Norwegia ini akan menjadi penentu apakah fasilitas mewah yang dinikmati Jagland merupakan bentuk suap atau korupsi yang melanggar hukum nasional. (BBC/Z-2)
King Charles III memberikan pidato emosional di depan Kongres AS. Di tengah skandal Pangeran Andrew, sang Raja menyelipkan pesan khusus bagi para penyintas kekerasan.
Dokumen terbaru Departemen Kehakiman AS mengungkap hubungan dekat David Blaine dan David Copperfield dengan Jeffrey Epstein.
Tinjauan terbaru terhadap dokumen Departemen Kehakiman AS mengungkap testimoni korban Jeffrey Epstein yang menyeret tokoh Wall Street hingga mantan senator. Mengapa investigasi mandek?
PM Inggris Keir Starmer menyebut pejabat Kemenlu sengaja menutupi kegagalan tes keamanan Lord Mandelson sebagai Dubes AS. Oposisi desak Starmer mundur.
Dewan Kota London meminta Andrew Mountbatten-Windsor menyerahkan gelar kehormatannya secara sukarela.
Google digugat di California atas dugaan fitur AI-nya membocorkan informasi kontak korban Jeffrey Epstein. Kasus ini menjadi preseden penting bagi tanggung jawab hukum perusahaan teknologi
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved