Skandal Lord Mandelson: PM Keir Starmer Tuding Pejabat Kemenlu Inggris Sengaja Sembunyikan Fakta

PERDANA Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, melontarkan tudingan serius terhadap jajaran pejabat di Kementerian Luar Negeri (Foreign Office). Starmer menuduh mereka sengaja dan berulang kali menyembunyikan fakta Lord Mandelson awalnya gagal dalam verifikasi keamanan (security vetting) untuk posisi Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat.

Dalam pernyataannya di hadapan anggota parlemen, PM Starmer menegaskan jika ia mengetahui kegagalan verifikasi tersebut sejak awal, ia tidak akan melanjutkan penunjukan Mandelson. Starmer baru mengetahui fakta tersebut Selasa pekan lalu, setelah terungkap bahwa pejabat Kemenlu mengabaikan rekomendasi badan verifikasi keamanan dan tetap meloloskan Mandelson.

"Sebuah keputusan sengaja diambil untuk menyembunyikan materi tersebut dari saya," tegas Starmer kepada para anggota parlemen. "Ini bukan karena kurang bertanya. Ini bukan kelalaian. Ini adalah keputusan yang diambil untuk tidak membagikan informasi tersebut dalam berbagai kesempatan."

Baca juga : Dokumen Rahasia Ungkap Keir Starmer Diperingatkan Soal Hubungan Epstein dan Lord Mandelson

Badai Desakan Mundur

Penunjukan Lord Mandelson telah menjadi beban politik bagi Starmer selama berbulan-bulan. Mandelson ditunjuk pada Desember 2024 dan mulai menjabat Februari 2025, namun dipecat tujuh bulan kemudian karena keterkaitannya dengan mendiang pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein.

Kini, Starmer menghadapi tekanan hebat dari pihak oposisi. Pemimpin Partai Konservatif, Kemi Badenoch, mendesak PM untuk mengundurkan diri. Ia menuduh Starmer "melemparkan staf dan pejabatnya ke bawah bus" daripada bertanggung jawab atas keputusannya sendiri.

Badenoch juga menuduh Starmer menyesatkan Parlemen terkait pernyataannya terdahulu bahwa "proses hukum yang lengkap" telah diikuti. Berdasarkan Kode Etik Menteri, seorang menteri yang sengaja menyesatkan Parlemen diharapkan untuk mundur dari jabatannya. Namun, Starmer bersikeras bahwa ia tidak melakukan hal tersebut.

Baca juga : Lord Mandelson Bebas dengan Jaminan Setelah Ditangkap Polisi Terkait Jeffrey Epstein

Pengabaian Rekomendasi Keamanan

Badan UK Security Vetting sebenarnya telah merekomendasikan agar izin keamanan tingkat tinggi (Developed Vetting) untuk Mandelson ditolak pada 28 Januari 2025. Namun, pejabat senior di Kemenlu justru mengesampingkan saran tersebut.

Starmer menyebut kegagalan menginformasikan hal ini kepada dirinya, termasuk kepada Menteri Luar Negeri Yvette Cooper, sebagai tindakan yang "tidak dimaafkan" dan "mengejutkan".

Di sisi lain, muncul kritik dari internal Partai Buruh sendiri. Anggota parlemen Dame Emily Thornberry mempertanyakan apakah penunjukan Mandelson menjadi prioritas yang mengalahkan pertimbangan keamanan nasional bagi tim PM.

Menanggapi krisis ini, kekuasaan Kementerian Luar Negeri untuk membuat keputusan akhir terkait izin keamanan telah dibekukan sejak pekan lalu. Starmer juga telah mengubah proses penunjukan diplomatik, di mana pengumuman resmi baru boleh dilakukan setelah kandidat dinyatakan lulus verifikasi keamanan sepenuhnya. (BBC/Z-2)