Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Norwegia resmi membuka penyelidikan korupsi terhadap mantan Perdana Menteri (PM) Thorbjørn Jagland. Langkah hukum ini diambil setelah nama Jagland muncul dalam dokumen terbaru terkait mendiang terpidana pelanggaran seksual, Jeffrey Epstein, yang dirilis di Amerika Serikat.
Økokrim, unit khusus kepolisian Norwegia yang menangani kejahatan ekonomi, menyatakan pria berusia 75 tahun tersebut dicurigai terlibat dalam "korupsi berat". Penyelidikan ini akan fokus pada masa jabatan Jagland saat ia memegang posisi strategis di panggung internasional.
Kepala Økokrim, Pål K. Lønseth, menegaskan ada alasan kuat untuk memulai proses hukum ini. "Kami menganggap ada alasan yang wajar untuk penyelidikan, mengingat ia menjabat sebagai ketua Komite Nobel dan Sekretaris Jenderal Dewan Eropa selama periode yang tercakup dalam dokumen yang dirilis," ujar Lønseth.
Lønseth menambahkan pihak penyidik akan mendalami apakah ada penerimaan hadiah, biaya perjalanan, hingga pinjaman yang berkaitan dengan posisi jabatan yang diemban Jagland kala itu.
Mengingat Jagland adalah mantan diplomat senior, kepolisian telah meminta Kementerian Luar Negeri Norwegia untuk mencabut hak imunitasnya. Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, mendukung penuh langkah transparan ini.
"Penting agar fakta-fakta dalam kasus ini diungkap ke terang," tegas Eide.
Pemerintah Norwegia juga berencana meminta Dewan Eropa (Council of Europe) untuk mencabut kekebalan hukum Jagland agar proses pemeriksaan bisa berjalan maksimal.
Di sisi lain, pihak Thorbjørn Jagland menyatakan siap bersikap kooperatif. Anders Brosveet, pengacara Jagland, menyambut baik dibukanya penyelidikan ini sebagai sarana untuk membuktikan kliennya tidak bersalah.
Kepada media lokal VG, Brosveet menambahkan bahwa pihaknya akan segera menyerahkan temuan kunci dan dokumentasi pendukung kepada Økokrim dalam waktu dekat.
Thorbjørn Jagland merupakan sosok berpengaruh di Norwegia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri pada periode 1996-1997, Ketua Komite Nobel Norwegia (2009-2015), dan Sekretaris Jenderal Dewan Eropa selama satu dekade (2009-2019). Hingga saat ini, kepolisian belum merinci detail spesifik dari dokumen Epstein yang menyeret namanya, namun informasi lebih lanjut dijanjikan akan dirilis pada tahap berikutnya. (BBC/Z-2)
King Charles III memberikan pidato emosional di depan Kongres AS. Di tengah skandal Pangeran Andrew, sang Raja menyelipkan pesan khusus bagi para penyintas kekerasan.
Dokumen terbaru Departemen Kehakiman AS mengungkap hubungan dekat David Blaine dan David Copperfield dengan Jeffrey Epstein.
Tinjauan terbaru terhadap dokumen Departemen Kehakiman AS mengungkap testimoni korban Jeffrey Epstein yang menyeret tokoh Wall Street hingga mantan senator. Mengapa investigasi mandek?
PM Inggris Keir Starmer menyebut pejabat Kemenlu sengaja menutupi kegagalan tes keamanan Lord Mandelson sebagai Dubes AS. Oposisi desak Starmer mundur.
Dewan Kota London meminta Andrew Mountbatten-Windsor menyerahkan gelar kehormatannya secara sukarela.
Google digugat di California atas dugaan fitur AI-nya membocorkan informasi kontak korban Jeffrey Epstein. Kasus ini menjadi preseden penting bagi tanggung jawab hukum perusahaan teknologi
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved