AS Perketat Bisnis, Perusahaan terkait Militer Tiongkok Masuk Daftar Hitam

DEPARTEMEN Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon bersiap menerapkan pembatasan baru terhadap korporasi yang menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang tercantum dalam daftar 1260H. Daftar ini mengidentifikasi entitas yang diduga memiliki keterkaitan atau memberikan dukungan kepada Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) maupun Partai Komunis Tiongkok.

"Kantor kami menerbitkan daftar 1260H tahunan perusahaan militer Tiongkok yang beroperasi di AS, guna memberikan transparansi penting dalam masalah ini," kata Michael Cadenazzi, Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Kebijakan Basis Industri di Pentagon, Rabu (17/12).

Ia menegaskan bahwa langkah selanjutnya adalah penegakan kewenangan hukum yang lebih luas. 

Baca juga : AS Diprediksi Kalah Perang jika Hadang Tiongkok Invasi Taiwan

"Segera, kami akan berupaya menegakkan wewenang Pasal 805 yang melarang pemerintah untuk memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan perusahaan-perusahaan dalam daftar 1260H," tambahnya dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Atlantic Council.

Menurut Cadenazzi, saat ini sekitar 200 perusahaan masuk dalam daftar 1260H. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya informasi yang diperoleh Amerika Serikat dari negara-negara sekutu serta Kongres.

Pembaruan terbaru daftar 1260H dipublikasikan pada Januari lalu dan mencantumkan lebih dari 130 entitas yang diduga bekerja sama dengan militer Tiongkok. 

Baca juga : Fokus Migrasi dan Narkoba, Strategi Baru AS Abaikan Rusia-Tiongkok

Entitas tersebut berasal dari berbagai sektor strategis, mulai dari maskapai penerbangan, perusahaan konstruksi dan pelayaran, produsen perangkat keras komputer, hingga penyedia layanan komunikasi.

Berdasarkan aturan yang berlaku, pemerintah federal AS dilarang melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan yang tercantum dalam daftar 1260H. 

Selain itu, Pasal 805 melarang kontrak pemerintah dengan perusahaan mana pun yang memiliki hubungan bisnis dengan entitas yang masuk dalam daftar tersebut.

Cadenazzi menyebutkan bahwa pemerintah AS menargetkan mulai menegakkan dan menghubungi perusahaan-perusahaan yang berada di bawah cakupan Pasal 805 pada tahun 2026.

Sebelumnya, pada akhir November, Bloomberg melaporkan bahwa Pentagon tengah mengupayakan penambahan sejumlah raksasa korporasi Tiongkok, termasuk Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc dan BYD Co ke dalam daftar pemasok militer Tiongkok. (Sputnik-OANA/I-2)