Tiongkok Desak PM Jepang Cabut Pernyataan Soal Taiwan

KEMENTERIAN Luar Negeri Tiongkok mendesak agar Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi mencabut pernyataan soal penggunaan kekuatan militer Tiongkok atas Taiwan dapat menimbulkan situasi yang mengancam bagi Jepang.

"Tiongkok dengan tegas menentang dan tidak akan menoleransi pernyataan semacam itu. Jepang harus segera memperbaiki kesalahan mereka dan mencabut pernyataan yang tidak berdasar tersebut. Jika tidak, segala konsekuensi yang timbul harus ditanggung oleh pihak Jepang," tegas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (13/11).

Di awal November, Takaichi mengatakan pernyataannya tentang penggunaan kekuatan militer Tiongkok terhadap Taiwan, dapat 'menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang'. Kemudian dalam rapat dengan majelis rendah parlemen Jepang, Takaichi kembali menyatakan bahwa hal tersebut adalah sikap resmi pemerintah sehingga tidak akan menarik pernyataan itu.

Baca juga : Jepang Kritik Diplomat Tiongkok soal Ancaman Gorok Leher

"Meskipun Tiongkok melakukan protes keras, ia tetap menolak untuk mengubah arah dan menarik kembali pernyataannya. Pernyataan yang keliru tersebut sangat melanggar prinsip satu Tiongkok," ungkap Lin Jian.

Lin Jian menyebut pernyataan Takaichi itu merupakan campur tangan terang-terangan dalam urusan internal Tiongkok, tantangan terhadap kepentingan inti Tiongkok sekaligus pelanggaran kedaulatan Tiongkok.

Jepang, kata Lin Jian melakukan banyak sekali kejahatan selama masa penjajahannya di Taiwan.

Baca juga : Diplomat Tiongkok Picu Ketegangan Ancam Gorok Leher di Medsos Respons PM Sanae Takaichi

Selama seabad terakhir, militer Jepang telah melancarkan agresi lebih dari sekali dengan dalih 'situasi yang mengancam kelangsungan hidup' karena agresinya terhadap Tiongkok telah menimbulkan penderitaan yang tak terkira bagi rakyat Tiongkok, seluruh Asia, dan dunia.

"Apa yang sedang direncanakan PM Sanae Takaichi dengan menghidupkan kembali frasa 'situasi yang mengancam kelangsungan hidup?' Akankah Jepang mengulangi kesalahan militerisme mereka di masa lalu? Apakah Jepang mencoba sekali lagi memusuhi Tiongkok dan orang Asia lainnya? Apakah Jepang mencoba menumbangkan tatanan internasional pasca-Perang Dunia II?" ungkap Lin Jian.

Lin Jian menegaskan bahwa Taiwan adalah milik Tiongkok dan bagaimana menyelesaikan masalah Taiwan dan mewujudkan reunifikasi nasional adalah urusan rakyat Tiongkok sehingga pemerintah Tiongkok tidak menoleransi campur tangan kekuatan eksternal apa pun.

"Upaya pemimpin Jepang untuk ikut campur dalam urusan lintas Selat merupakan penghinaan serius terhadap keadilan internasional, provokasi
terang-terangan terhadap tatanan pasca-Perang Dunia II, dan pukulan telak bagi hubungan Tiongkok-Jepang," tegas Lin Jian

Jika Jepang, kata Lin Jian, berani ikut campur dalam situasi lintas Selat, hal itu akan menjadi tindakan agresi dan pasti akan mendapat tanggapan tegas dari Tiongkok.

"Kami akan dengan tegas menjalankan hak kami untuk membela diri berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional, serta mempertahankan
kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok. Masalah Taiwan merupakan inti dari kepentingan inti China dan garis merah pertama yang tidak boleh dilanggar," ungkap Lin Jian.

Pasca-Perang Dunia II, konstitusi Jepang mempertahankan kontrol ketat atas operasi militer. Namun, mantan PM Shinzo Abe pada 2015 mengubah undang-undang keamanan nasional sehingga Jepang diizinkan untuk menggunakan kekuatan secara terbatas berdasarkan hak membela diri kolektif dalam kondisi yang dianggap sebagai 'situasi yang mengancam kelangsungan hidup'.

Dalam rapat Komite Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, majelis rendah Diet, parlemen Jepang, Takaichi menanggapi pertanyaan dari Hiroshi Ogushi, anggota partai oposisi, Partai Demokrat Konstitusional Jepang, yang mengatakan ia membuat pernyataan tersebut dengan asumsi skenario terburuk ketika ditanya tentang apa yang dianggap sebagai kemungkinan darurat Taiwan.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan membuat penilaian tentang situasi seperti apa yang akan 'mengancam kelangsungan hidup' dengan mempertimbangkan secara komprehensif semua informasi tentang kasus
spesifik yang sebenarnya.

Takaichi mengatakan pernyataannya sejalan dengan posisi pemerintah dan ia tidak akan mencabutnya tapi ia akan menahan diri untuk tidak mengomentari pertanyaan tentang kasus tertentu mulai sekarang. Ia mengatakan tidak bermaksud menjadikan pernyataannya sebagai pandangan pemerintah yang seragam. (Ant/Z-1)