UUD 1945 harus Jadi Fondasi dalam Menyikapi Konflik Antarnegara

Amanah konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut mewujudkan perdamaian dunia harus mampu direalisasikan dalam menyikapi konflik yang terjadi antarnegara di dunia.

"Dalam menyikapi sejumlah konflik yang terjadi saat ini, konstitusi kita telah mengamanatkan agar pemerintah Indonesia harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Senjata Nuklir atau Pergantian Rezim? Perkembangan Perang Israel-Iran yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (25/6). 

Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR) menghadirkan Dian Wirengjurit (Duta Besar RI untuk Iran Periode 2012-2016), Jaleswary Pramodhawardani (Pengamat Militer), dan Pieter Pandie (Peneliti Centre for Strategic and International Studies/CSIS) sebagai narasumber. Selain itu hadir pula Broto Wardoyo, Ph.D (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia) sebagai penanggap. 

Baca juga : Konflik Iran vs Israel Diyakini Koreksi IHSG dalam Jangka Pendek

Menurut Lestari, UUD 1945 menekankan bahwa sebagai bagian dari tujuan bernegara adalah harus ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  Situasi geopolitik dalam beberapa bulan terakhir berdampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan. Dampak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berdampak pada sejumlah sektor seperti ekonomi dan politik di Indonesia. 

Karena itu, ia berharap para pemangku kebijakan di Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menyikapi sejumlah konflik di dunia, dengan tetap mengedepankan upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia. 

Pengamat Militer Jaleswary Pramodhawardani berpendapat serangan Israel ke Iran pada 13 Juni 2025 lalu bukan insiden biasa. Peristiwa itu menggeser dinamika kawasan global secara fundamental dengan terlibatnya Amerika Serikat dalam konflik Israel-Iran.  Respons dunia terhadap campur tangan Amerika Serikat dalam konflik itu pun sangat beragam. 

Baca juga : Komandan Quds Iran Muncul, Bungkam Isu Tewas oleh Israel

"Indonesia harus mampu menyiapkan langkah strategis untuk merespons dampak disrupsi ekonomi tersebut," ujarnya. 

Jaleswary menilai, berdasarkan dinamika yang terjadi, konflik Israel vs Iran diperkirakan akan mengarah pada meluasnya perang di kawasan. Dia mendorong adanya upaya dialog dan deeskalasi konflik tersebut melalui berbagai saluran diplomatik, baik multilateral dan bilateral. 

"Segera desain strategi cepat jangka pendek untuk merespons dampak negatif konflik Iran-Israel," tegas Jaleswary. 

Duta Besar RI untuk Iran Periode 2012-2016, Dian Wirengjurit, mengatakan pihak yang memulai konflik antara Israel dan Iran sejatinya adalah Israel. Serangan Israel ke Iran pada 13 Juni 2025 lalu terjadi di tengah perundingan terkait pembatasan persenjataan nuklir yang sedang berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat sejak 10 Juni 2025.

Dian menilai Israel dan Amerika dalam konteks konflik ini adalah dua negara yang tidak bisa dipercaya. Israel tidak mampu melakukan perang jangka panjang sehingga perlu meminta bantuan Amerika Serikat. Daya tahan energi Israel, ujar Dian, hanya mampu berperang untuk 29 hari saja saat ini. 

Dian berpendapat, upaya Indonesia untuk menjadi penengah pada konflik tersebut akan sia-sia, karena Israel mensyaratkan agar Indonesia mengakui Israel sebagai negara, bila ingin menjadi penengah. 

Peneliti CSIS, Pieter Pandie berpendapat, perkembangan konflik Israel-Iran yang terjadi saat ini masih terlalu dini untuk bisa diperkirakan kondisi akhirnya. Pieter menilai, kondisi gencatan senjata pada konflik Israel-Iran saat ini masih berpotensi diabaikan oleh keduabelah pihak. 

"Jadi masih sulit untuk memperkirakan konflik ini akan berakhir," ujarnya. 

Konflik Israel-Iran, menurut Pieter, merupakan salah satu ujian bagi sejumlah institusi dunia, seperti Dewan Keamanan PBB, dalam menjalankan perannya. Diakui Pieter, upaya diplomasi masih memungkinkan ditempuh untuk mengatasi konflik, bila negara-negara di dunia mengedepankan komitmennya untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Namun, karena lemahnya peran lembaga dunia untuk mewujudkan perdamaian, itu mendorong sejumlah negara untuk memiliki senjata nuklir, sebagai bagian upaya meningkatkan nilai tawar dalam melindungi negara mereka masing-masing. Kondisi tersebut justru meningkatkan ancaman bagi perdamaian dunia. (E-3)