AS Usulkan Perpanjangan Gencatan Senjata 50 Hari di Gaza

UTUSAN Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah, Steve Witkoff telah mengajukan proposal terbaru untuk memperpanjang gencatan senjata di Jalur Gaza selama 50 hari.

“Garis besar baru untuk proposal gencatan senjata penyanderaan yang diperbarui ada di atas meja, setelah kunjungan Witkoff ke Qatar," kata surat kabar The Jerusalem Post mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Berdasarkan rencana tersebut, Hamas akan membebaskan sekitar lima sandera hidup dan juga jenazah sandera yang telah meninggal. Sebagai gantinya, Israel akan mengizinkan gencatan senjata selama 50 hari, dimulai sejak 1 Maret.

Baca juga : Donald Trump Kembali Larang Warga Gaza Pulang Kampung

Selama perpanjangan 50 hari, negosiasi akan terus dilakukan untuk menjajaki perpanjangan tambahan.

Sumber tersebut menyebut kehadiran berkelanjutan tim negosiasi di Qatar sebagai hal yang optimis akan adanya kemajuan.

Secara terpisah, situs berita Amerika Axios, mengutip empat sumber yang tidak disebutkan namanya, mengatakan Witkoff mengajukan proposal terbaru pada hari Rabu (12/3) di ibu kota Qatar dan proposal tersebut mencakup dimulainya kembali bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Baca juga : Hamas Beberkan Hambatan Utama Gencatan Senjata di Gaza

Sumber-sumber tersebut mencatat rencana tersebut memperpanjang gencatan senjata hingga 20 April, dengan Israel memberikan tanggapan positif.

"Para mediator bertemu dengan pejabat Hamas di Doha dan menyampaikan usulan tersebut meskipun Witkoff tidak bertemu dengan pejabat Hamas mana pun," tambah laporan Axios.

Usulan tersebut menyerukan Hamas untuk membebaskan sedikitnya lima sandera yang masih hidup dan sekitar sembilan mayat pada hari pertama.

Baca juga : Kekejian Israel Putus Aliran Listrik Bikin 2,3 Juta Warga Gaza Menderita

Jika kesepakatan itu tercapai, sandera yang tersisa akan dibebaskan pada hari terakhir perpanjangan gencatan senjata, sebelum gencatan senjata jangka panjang.

Israel dan Hamas akan menggunakan perpanjangan itu untuk merundingkan gencatan senjata jangka panjang.

Sumber itu mengatakan para mediator kini menunggu tanggapan Hamas.

Baca juga : Hamas Serukan Gencatan Senjata Fase Dua Segera Dimulai

Seorang juru bicara Witkoff tidak segera menanggapi permintaan tanggapan terkait laporan tersebut.

Hamas mengumumkan bahwa mereka melanjutkan perundingan dengan mediator Qatar dan Mesir di Doha.

Juru bicara Hazem Qassem menegaskan kelompoknya mendekati perundingan tersebut secara positif dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan semua fase gencatan senjata untuk mengakhiri perang, menarik pasukan Israel dan membangun kembali daerah kantong tersebut.

Lembaga penyiaran publik Israel, KAN, melaporkan bahwa perundingan Doha membawa suasana yang positif, dengan delegasi Israel yang tiba pada hari Senin, memperpanjang masa tinggalnya untuk mengejar gencatan senjata, meskipun sebelumnya Israel enggan menghormati perjanjian tersebut.

Witkoff tiba hari Selasa untuk bergabung dalam diskusi tersebut.

Tahap awal gencatan senjata 42 hari dari kesepakatan gencatan senjata tiga tahap berakhir pada awal Maret, tetapi Israel menolak untuk maju ke tahap dua, dan lebih memilih perpanjangan untuk mengamankan pembebasan tawanan tambahan tanpa memenuhi kewajiban militer atau kemanusiaan.

Ini sebuah langkah yang dipandang dapat meredakan kelompok garis keras dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Hamas bersikeras menegakkan perjanjian penuh dan mendesak para mediator untuk segera memulai pembicaraan tahap kedua.

Gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan, yang berlaku pada bulan Januari, telah menghentikan perang genosida Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 48.500 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut. (Fer/I-1)