AS Setuju Penjualan Senjata Baru ke Taiwan

AMERIKA Serikat (AS) telah menandatangani perjanjian penjualan senjata baru senilai 385 juta dolar AS  (sekitar Rp 6,096 triliun) ke Taiwan.  Perjanjian tersebut disepakati Jumat (28/11) waktu setempat atau sehari sebelum Presiden Taiwan Lai Ching-te memulai lawatan ke wilayah Pasifik.

Hal ini menjadi tanda terbaru dari semakin dalamnya hubungan militer keduanya dan telah meresahkan Tiongkok.

Baca juga : Tiongkok Hukum 5 Produsen Senjata AS karena Jual Senjata ke Taiwan

"Amerika memperkirakan akan mulai mengirimkan peralatan militer, termasuk suku cadang untuk jet tempur dan sistem radar, pada tahun 2025," kata Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan (DSCA) AS dalam sebuah pernyataan pada Jumat (28/11).

"Penjualan yang disetujui oleh Departemen Luar Negeri AS akan memastikan Taiwan dapat menghadapi ancaman saat ini dan masa depan dengan menjaga kesiapan operasional armada F-16-nya," tambah DSCA.

Presiden Taiwan William Lai Ching-te melakukan perjalanan ke Pasifik dan akan singgah di AS, sehingga memicu respons negatif Tiongkok.

Baca juga : Joe Biden Setujui Penjualan Senjata ke Israel

Tiongkok mengklaim negara demokrasi yang berpemerintahan sendiri itu sebagai miliknya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan unifikasi. Mereka telah lama menentang penjualan senjata AS ke Taiwan.

Saat menuju Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Palau, Lai akan singgah di negara bagian Hawaii, AS, dan wilayah Guam. Ini merupakan perjalanan luar negeri pertamanya sejak menjabat pada bulan Mei.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan pihaknya menentang para pemimpin Taiwan yang berangkat ke AS.  Meskipun AS tidak memiliki hubungan diplomatik formal tetapi merupakan pemasok dan pendukung senjata terbesar di Taiwan.

"AS harus menangani masalah Taiwan dengan sangat hati-hati, dengan tegas menentang kemerdekaan Taiwan, dan mendukung reunifikasi damai Tiongkok," kata juru bicara kementerian Mao Ning.

Departemen Luar Negeri menilai tidak ada pembenaran untuk menggunakan transit pribadi, rutin, dan tidak resmi sebagai dalih untuk melakukan provokasi. (Al Jazeera/H-3)