PBB: Kematian Perempuan akibat Konflik Naik Berlipat Ganda

PROPORSI perempuan yang terbunuh dalam konflik pada 2023 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebutkan dalam laporan PBB yang mengecam struktur patriarki yang menindas dan menyerukan peningkatan kekerasan seksual di zona perang.

Dalam laporan tahunan Perempuan dan Perdamaian dan Keamanan yang diterbitkan pada Selasa (22/10) malam, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memberikan gambaran jelas yang menunjukkan kemajuan yang dicapai selama beberapa dekade menghilang di depan mata.

Menurut data PBB, dari setidaknya 33.443 kematian warga sipil yang tercatat dalam konflik di seluruh dunia pada 2023 (72% lebih banyak dibandingkan 2022) 4 dari 10 ialah perempuan, peningkatan sebesar 100%, dan 3 dari 10 ialah anak-anak.

Baca juga : Di Panggung PBB, Retno Angkat Isu Solidaritas untuk Afghanistan

"Di tengah tingginya rekor konflik bersenjata dan kekerasan, kemajuan generasi demi generasi dalam hak-hak perempuan masih belum seimbang di seluruh dunia, sehingga melemahkan potensi transformatif kepemimpinan perempuan dan inklusi dalam upaya mencapai perdamaian," kata laporan itu.

Direktur Eksekutif Perempuan PBB Sima Bahous mengatakan tren ini merupakan bagian dari perang yang lebih besar terhadap perempuan. "Perempuan terus menanggung akibat dari perang yang dilakukan laki-laki," katanya.

"Penargetan hak-hak perempuan yang disengaja tidak hanya terjadi di negara-negara yang terkena dampak konflik tetapi bahkan lebih mematikan dalam situasi tersebut," jelasnya.

Baca juga : PBB: Malanutrisi Anak Meningkat di Gaza

Pada 2023, tercatat lebih dari 170 konflik bersenjata dengan sekitar 612 juta perempuan dan anak perempuan tinggal dalam wilayah 50 kilometer dari konflik tersebut. "Sekitar 150% lebih banyak dibandingkan satu dekade lalu," kata laporan tersebut.

Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di zona konflik tersebut meningkat sebesar 50%, menurut data PBB. Jumlah anak perempuan yang terkena dampak pelanggaran berat di wilayah konflik aktif meningkat sebesar 35%. "Pelaku kekerasan seksual sebagian besar masih menikmati impunitas," kata laporan itu. 

"Di Republik Demokratik Kongo, lebih dari 123.000 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan pada 2023. Peningkatan sebesar 300% hanya dalam tiga tahun," tambahnya.

Perempuan juga merupakan sebagian kecil dari mereka yang terlibat dalam negosiasi perdamaian, menurut data PBB. Data awal dari 50 proses perdamaian menunjukkan bahwa pada 2023, rata-rata perempuan hanya menjadi 9,6% negosiator, 13,7% mediator, dan 26,6% penandatangan perjanjian perdamaian dan perjanjian gencatan senjata.

Proporsi perempuan yang menandatangani perjanjian turun menjadi 1,5% jika perjanjian di Kolombia tidak disertakan. "Kekuasaan dan pengambilan keputusan mengenai masalah perdamaian dan keamanan masih didominasi oleh laki-laki dan kemajuan yang dicapai sangat lambat dalam hal mengakhiri impunitas bagi mereka yang melakukan kekejaman terhadap perempuan dan anak perempuan," kata laporan tersebut. (Al Arabiya/Z-2)