Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JERMAN mengaku tidak mendukung kebijakan pendudukan Israel. Ini menyusul putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan bahwa Palestina berhak menentukan nasibnya sendiri dan permukiman Israel di wilayah pendudukan harus dibongkar.
Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Christian Wagner mengatakan meskipun Jerman mendukung Israel karena tanggung jawab historinya terhadap negara Yahudi itu tidak berarti Berlin mendukung kebijakan pendudukan Israel.
"Terserah pada pemerintah Israel untuk menarik kesimpulan dari putusan (pengadilan PBB) ini," kata Wagner di Berlin pada Senin (22/7).
Baca juga : Afrika Selatan Desak ICJ Pertimbangkan Tindakan Tambahan terhadap Israel
Wagner mengatakan negaranya telah berulang kali menjelaskan sikap dan posisinya mengenai kebijakan permukiman Israel.
Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock meminta Israel untuk mempertimbangkan kebijakan pendudukannya di wilayah Palestina berdasarkan fatwa hukum ICJ.
"Bahkan jika fatwa ini tidak mengikat, pemerintah Israel sebaiknya menanggapi fatwa ini dengan serius," kata Baerbock di sela-sela pertemuan menlu Uni Eropa di Brussels.
Baca juga : Jokowi: Israel Wajib Taati Mahkamah Internasional Hentikan Serangan ke Palestina
Dia menyebut teks yang dibacakan dan dirilis oleh hakim ICJ pada Jumat (19/7) sebagai terobosan. Putusan tersebut juga menunjukkan tanggung jawab masyarakat internasional atas solusi dua negara, Baerbock menambahkan.
Dalam perkembangan terkait lain, Wakil Juru Bicara Pemerintah Jerman Christiane Hoffmann mengatakan bahwa putusan ICJ sejalan dengan banyak posisi negaranya terkait isu ini.
Ia mengatakan meskipun laporan ICJ tidak mengikat, keputusan tersebut tentu saja relevan secara internasional. (Ant/Z-2)
PEMIMPIN kelompok Houthi Yaman, Sayyed Abdul Malik al-Houthi, mengatakan pembunuhan Kepala Politik Hamas Ismail Haniyeh oleh Israel telah meningkatkan pertempuran ke lingkup lebih luas.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan berbelasungkawa atas kematian petinggi Gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh.
Serangan yang menewaskan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akan berdampak pada upaya gencatan senjata dan meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah.
UPACARA pemakaman Ismail Haniyeh, pemimpin biro politik kelompok perlawanan Hamas, dimulai pada Kamis (1/8) di ibu kota Iran, Teheran, yang dihadiri sejumlah besar warga dan pejabat.
MENTERI luar negeri Turki pada Rabu (31/7) mengatakan bahwa dengan menghabisi kepala politik Hamas Ismail Haniyeh, Israel juga telah membunuh perdamaian.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai sosok pemimpin biro politik organisasi perlawanan Palestina Hamas Ismail Haniyeh sebagai pejuang kemerdekaan Palestina.
Tindakan Israel selama ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Pasukan pendudukan Israel menargetkan Sekolah Dalal al-Maghribi di Gaza.
Selain 16.314 anak, 10.980 wanita, 885 petugas medis, 165 jurnalis, dan 79 personel pertahanan sipil juga tewas dalam serangan Israel.
PEMIMPIN Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei berjanji akan memberikan hukuman berat dan membalas dendam terhadap Israel akibat pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved