Konflik di Timur Tengah Buat Negara Prancis Tegang

GEJOLAK di Timur Tengah yang dipicu oleh serangan Hamas terhadap Israel mengobarkan kembali ketegangan yang mendalam di Prancis.

Sejarah kolonialnya dan kenangan kelam Perang Dunia II membuat perdebatan mengenai perang antara Israel dan Hamas sering kali menimbulkan kemarahan dan terkadang berbisa.

Prancis sangat sensitif terhadap konflik Timur Tengah karena negara tersebut merupakan rumah bagi sekitar setengah juta orang yahudi. 

Baca juga : Demo di Prancis Minta Israel Hentikan Pembantaian Warga Palestina

Jumlah yahudi di Prancis lebih banyak dibandingkan negara lain di luar Israel dan Amerika Serikat. Banyak di antaranya tetap berhubungan dekat dengan teman dan keluarga yang tinggal di Israel.

Sedangkan muslim, sebagian besar keturunan Afrika Utara, berjumlah setidaknya enam juta dari 70 juta penduduk Perancis, menjadikannya komunitas Muslim terbesar di Eropa.

Baca juga : Emir Qatar Kritik Pendukung Israel karena Benarkan Pembunuhan Massal di Gaza

Gaza membara setelah kelompok militan Palestina Hamas melancarkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober, menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyandera 222 orang, menurut pihak berwenang Israel. 

Sebanyak 30 warga negara Prancis termasuk di antara mereka yang tewas dan setidaknya satu dari sandera adalah warga negara Prancis.

Dengan dalih menyerang Hamas, Israel membalasnya dengan serangan udara tanpa henti dan blokade darat, laut dan udara yang hampir menyeluruh di Gaza hingga 6.546 warga sipil tewas dalam perang tersebut.

Prancis mudah tersulut dan bias

"Debat Prancis sangat mudah terbakar," kata Jean Garrigues, profesor sejarah politik di Universitas Orleans di Prancis tengah. 

“Bahkan banyak dari mereka yang disebut sebagai pakar bersikap bias, sehingga sangat sulit untuk membangun netralitas obyektif.”

Garrigues mengatakan ada sesuatu yang disebutnya “pertobatan” di Prancis. Hal ini terkait dengan sejarah mereka sebagai penguasa kolonial, terutama di Libanon, Suriah, Aljazair, Tunisia dan Maroko.

Selama Perang Dunia II, beberapa pejabat di Prancis juga membantu penjajah Jerman mengumpulkan orang-orang Yahudi dan mengirim mereka ke kamp kematian. .

Hal ini membuat pemerintahan Presiden Emmanuel Macron berhati-hati dalam menyeimbangkan dukungan kuatnya terhadap perjuangan Israel melawan Hamas dengan sikap yang sama tegasnya dalam melindungi warga sipil Palestina.

Dalam contoh terbaru polarisasi mendalam di kalangan politisi, Ketua Majelis Nasional Yael Braun-Pivet menuai kritik keras atas kunjungannya pada akhir pekan ke Israel, di mana ia memberikan dukungan publik terhadap “hak untuk membela diri” Israel.

Penghasut sayap kiri Jean-Luc Melenchon menuduh Braun-Pivet mendirikan kamp di Israel untuk mendorong pembantaian di Gaza.

Braun-Pivet menjawab bahwa dia sangat terkejut dan sebaliknya menuduh Melenchon menggunakan hal itu sebagai referensi terselubung untuk sebuah kamp konsentrasi.

Perdana Menteri Elisabeth Borne dengan cepat memberikan pendapatnya, dengan mengatakan bahwa ketua parlemen telah menjadi sasaran tuduhan tercela, sementara yang lain menuduh Melenchon anti-Semitisme.

"Pernyataan tersebut sama saja dengan menyebut orang-orang Yahudi sebagai pihak yang berkepentingan asing dan pihak yang berperang”, kata Yonathan Arfi, presiden Dewan Lembaga Yahudi di Perancis (CRIF).

Suara Prancis pecah

Partai Melenchon, La France Insoumise (France Unbowed) tidak menyebut Hamas sebagai organisasi "teroris" setelah serangan tersebut.

Hal ini telah menciptakan perpecahan yang mendalam dengan Partai Sosialis dan Partai Hijau, yang bersekutu dengan mereka dalam koalisi oposisi sayap kiri yang dikenal sebagai NUPES.

“Konflik Israel-Palestina bergema jauh melampaui batas komunitas di Prancis,” kata Marc Hecker, peneliti di IFRI, sebuah wadah pemikir hubungan internasional Prancis.

"Ini juga satu-satunya topik geopolitik yang dapat membuat puluhan ribu orang turun ke jalan", katanya, tidak seperti perang di Ukraina.

Hecker mengatakan sentimen pro-Palestina dapat ditemukan di kalangan neo-Gaulist yang berupaya menjalin hubungan lebih dekat dengan dunia Arab setelah perang kolonial di Aljazair, seperti di kalangan umat Katolik sayap kiri dan gerakan anti-imperialis sayap kiri.

Ribuan orang berdemonstrasi di beberapa kota di Perancis pada akhir pekan untuk mendukung warga Palestina, beberapa di antaranya meneriakkan slogan-slogan yang menyebut Israel sebagai “pembunuh” dan Macron sebagai “kaki tangan mereka”.

Setiap peningkatan besar ketegangan di Timur Tengah di masa lalu – termasuk serangan Israel di Gaza pada tahun 2009 dan 2014 serta Intifada tahun 2000 – diikuti oleh tindakan kekerasan dan anti-Semit di Prancis, kata para ahli.

Tidak ada insiden kekerasan yang signifikan dalam demonstrasi baru-baru ini, yang menurut para analis mungkin disebabkan oleh larangan polisi terhadap protes tersebut, dan keterkejutan yang berkepanjangan atas kebrutalan serangan Hamas.

Namun mereka juga mengatakan bahwa pemboman yang dilakukan Israel di Gaza, yang menurut Kementerian Kesehatan Hamas telah menewaskan lebih dari 6.000 orang sejauh ini, membuat aksi kekerasan di Prancis semakin mungkin terjadi.

Sikap Macron jadi sorotan

Philippe Raynaud, seorang ilmuwan politik, mengatakan partai LFI yang dipimpin Melenchon telah menuangkan minyak ke dalam api  perpecahan yang ada, demi keuntungan pemilu, dengan harapan dapat memenangkan suara dari generasi muda Muslim di daerah berpenghasilan rendah di sekitar kota-kota Prancis.

Hal ini, tambah Hecker, memaksa Macron melakukan "tindakan yang sangat tidak nyaman".

Presiden Trump, yang mengunjungi Israel dan Tepi Barat pada hari Selasa, perlu menunjukkan hal tersebut "Solidaritas yang kuat dengan Israel", dengan risiko terlihat bias terhadap kelompok pro-Palestina," kata Hecker.

Namun, kata peneliti tersebut,  Macron ia juga berusaha membuat suara tradisional Prancis didengar, berpihak pada warga sipil dan meluncurkan kembali proses perdamaian. (AFP/Z-4)