Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pesan dari ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) mulai dari soal isu perdamaian hingga ekonomi hijau. Pesan tersebut diutarakan dihadapan 11 Pemimpin Ekskutif se-ASEAN, yang mana memuat sejumlah rekomendasi.
"Sebagai parlemen, dalam perspektif kami, kita bersama-sama menjaga perdamaian, kesatuan, sentralitas dan vitalitas ASEAN sebagai faktor yang menjamin perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan," ucap Puan dalam AIPA-ASEAN Leaders' Interface Meeting di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Selasa (10/10).
Pada acara yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua ASEAN 2023 Joko Widodo, Puan menjelaskan bahwa tema yang diangkat dalam pesan AIPA atau AIPA Message yakni, ‘Responsive Parliaments for A Stable and Prosperous ASEAN’ atau ‘Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera’.
Hal itu sejalan dengan tema KTT ASEAN 2023 ini, yakni ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’.
Baca juga: Sampaikan Pesan AIPA di KTT, Puan: Parlemen Siap Kontribusi Bangun ASEAN
Maka dari itu, ucapnya, rekomendasi pertama yang tercantum dalam AIPA Massage adalah negara-negara Asia Tenggara melindungi perdamaian, kesatuan, sentralitas dan vitalitas di ASEAN.
Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat serta berkelanjutan guna meningkatkan ketahanan ASEAN dengan turut fokus pada ketahanan energi dan pangan.
Selanjutnya, ketiga adalah negara-negara Asia Tenggara perlu konsisten mempromosikan ekonomi melalui investasi hijau sekaligus mendorong keseimbangan berkelanjutan sesuai dengan kesepakatan dan kebijakan hukum di ASEAN. Keempat, meningkatkan efisiensi operasional mekanisme ASEAN dan mitra, termasuk AIPA.
Baca juga: Jokowi di KTT ASEAN: Belum Ada Kemajuan Five Point Consensus Myanmar
Terakhir, sebutnya, ASEAN perlu mendorong inovasi, transfer, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.
Melalui pesan AIPA, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu berharap para pemimpin parlemen negara-negara ASEAN memahami pandangan dan gagasan mengenai isu-isu yang berdampak pada kawasan dari sudut pandang parlemen. Baginya, pertemuan pemimpin parlemen ASEAN ini krusial karena dapat memperkuat kerja sama dengan para mitranya.
“Sekaligus meningkatkan posisinya sebagai pemain kunci dalam komunitas regional dan global dan meningkatkan integrasi regional, termasuk implementasi ASEAN Community Vision 2025,” terangnya.
Baca juga: Delapan Dokumen Disepakati Para Pemimpin ASEAN
Menjadi Presiden AIPA 2023, Puan menginginkan proses pembangunan ASEAN Community mengambil tanggung jawab penuh serta menjadikan sentralitas dan netralitas ASEAN sebagai satu-satunya prinsip panduan untuk mempromosikan keharmonisan regional. Kemudian juga agar negara-negara Asia Tenggara dapat hidup berdampingan secara damai demi kemakmuran bersama.
“Dalam rangka mencapai tiga pilar responsif, stabil dan sejahtera, kami Parlemen Anggota AIPA, juga harus membangun sinergi dan bekerja bahu-membahu dengan pemerintah kita masing-masing,” ucap Puan.
Dalam pertemuan ini pula, Puan juga menyinggung soal krisis kemanusiaan di Myanmar.
Ia mengatakan, ASEAN harus mempertahankan mekanisme yang terbuka dan inklusif untuk pembangunan perdamaian dan pencegahan konflik, serta memastikan bahwa ASEAN tetap menjadi kekuatan yang andal dan kuat untuk mengatasi tantangan perdamaian dan keamanan di kawasan dan sekitarnya.
Baca juga: Hari Kedua KTT ASEAN, Presiden Joko Widodo Pimpin Dua Agenda Pertemuan
“Terkait hal ini, kami Parlemen Anggota AIPA berkomitmen untuk bekerja sama dengan cabang eksekutif ASEAN untuk memulihkan perdamaian dan demokrasi di Myanmar,” tegas Puan.
Puan Serukan Hapuskan Diskriminasi
Puan juga menyinggung soal kemakmuran bagi semua masyarakat Asia Tenggara. Puan menyebut, tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun di kawasan apalagi negara-negara anggota ASEAN telah bekerja secara kolektif untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
“Parlemen Anggota AIPA dapat membantu mengadvokasi kebijakan yang mempromosikan penyempitan kesenjangan pembangunan, pertumbuhan inklusif, ketahanan regional dan pembangunan berkelanjutan, sehingga menciptakan kemakmuran dan keadilan di Asia Tenggara,” jelasnya.
Baca juga: Kehangatan Spouse Program ASEAN dan Pesona Labuan Bajo dari Puncak Waringin
Sementara itu Presiden Jokowi yang bertindak sebagai Ketua KTT ASEAN ke-42 mengucapkan terima kasih kepada seluruh parlemen di Asia Tenggara yang turut berkontribusi membantu pemerintah negara-negara ASEAN. Khususnya dalam kebijakan di masa darurat pandemi Covid-19 sehingga penanganan bisa dilakukan dengan cepat.
“Dalam jangka panjang peran parlemen juga sangat dibutuhkan dalam menyusun agenda ASEAN tahun 2045. Kita harus memastikan ASEAN mampu tanggap dan resilience menghadapi tantangan sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan menjadi kawasan yang aman, stabil dan demokratis,” kata Jokowi.
Baca juga: Pemimpin ASEAN Kompak Dukung Hak-hak Buruh Migran
“Kolaborasi pemerintah dan parlemen harus diperkuat untuk menjaga dan memperkokoh stabilitas politik dan demokratis guna menjadikan ASEAN Epicentrum of Growth,” tutupnya.
Pesan AIPA itu disampaikan Puan di pertemuan pemimpin parlemen negara-negara ASEAN yang merupakan sesi pleno di KTT ASEAN antara para pimpinan pemerintahan dan pimpinan negara-negara Asia Tenggara.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan integrasi regional dan kepentingan ASEAN, serta mengkoordinasikan upaya antara pemerintah dan parlemen dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. (RO/S-4)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Anies Baswedan merespons ucapan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, yang membuka peluang partainya mendukung dia kembali maju di Pilgub Jakarta
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz. Hamzah dinilai sebagai tokoh yang teduh dan merangkul.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan parlemen Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Internasional yang menyebut pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved