Perdebatan Surat Perintah ICC Vladimir Putin Berlangsung di Afrika Selatan

MENTERI Kehakiman Afrika Selatan Ronald Lamola mengkritik Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dengan mengatakan bahwa ICC tidak konsisten dalam pekerjaannya.

"Fakta bahwa penyelidikan atas kekejaman di Palestina belum selesai sementara penyelidikan di Ukraina, yang dibuka kemudian sudah memiliki rujukan terhadap negara non-anggota adalah sebuah ketidakadilan," kata Lamola saat berpidato di Parlemen.

Sikapnya ini merupakan yang terbaru dari pemerintah Afrika Selatan sejak Maret lalu ketika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, yang dituduh melakukan kejahatan perang termasuk terhadap anak-anak sejak invasi ke Ukraina pada Februari 2022.

Rusia bukanlah negara anggota ICC, namun Putin diundang untuk menghadiri pertemuan puncak di Afrika Selatan, yang merupakan negara penandatangan ICC, pada bulan Agustus. Hal ini telah menimbulkan perdebatan, baik di dalam maupun luar negeri, mengenai apakah ia akan ditangkap atau tidak.

KTT ini merupakan pertemuan negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok negara berkembang.

Sebagai penandatangan Statuta Roma ICC, Afrika Selatan secara hukum berkewajiban untuk menindaklanjuti surat perintah tersebut jika Putin tiba di negara tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang peran ICC dan hubungannya dengan Afrika.

"Kami akan mengeksplorasi berbagai opsi terkait bagaimana Statuta Roma didomestikasi di negara kami termasuk opsi untuk melihat perluasan kekebalan diplomatik yang lazim bagi kepala negara yang berkunjung ke negara kami," ujar Lamola seperti dikutip oleh harian lokal BusinessDay. (aljazeera/Fer/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi