Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DELEGASI Israel mengunjungi Indonesia yang mayoritas Muslim pada akhir Juli. Penyelenggara, Pusat Israel-Asia, mengatakan perjalanan itu dimaksudkan untuk mengeksplorasi potensi hubungan bilateral melalui investasi, usaha rintisan, dan inisiatif dampak sosial.
Karena kedua negara tidak menjaga hubungan diplomatik dan orang Israel jarang menerima visa untuk mengunjungi Indonesia, delegasi Israel terdiri dari orang-orang dengan kewarganegaraan ganda. Israel memang menawarkan visa dengan syarat tertentu bagi kelompok peziarah Kristen dan Muslim Indonesia yang ingin mengunjungi Tanah Suci.
Israel-Asia Center ialah organisasi nirlaba Israel yang menjalankan berbagai program kepemimpinan di berbagai sektor, termasuk bisnis, investasi, media, pendidikan, pemerintah, diplomasi, teknologi, perawatan kesehatan, dan pembangunan internasional. Ini beroperasi tidak hanya di negara-negara Asia yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi juga di beberapa negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, seperti Indonesia dan Malaysia. Sampai saat ini, organisasi itu mengamankan lebih dari US$250 juta dalam investasi antara Israel dan Asia.
Rebecca Zeffert, pendiri dan direktur eksekutif pusat tersebut, mengatakan kepada Al-Monitor bahwa delegasi Israel ke Indonesia terdiri dari investor, kepala kamar dagang, profesional teknologi, dan inovator. Kebanyakan dari mereka, katanya, ialah alumni program Israel-Indonesia Futures dari pusat tersebut. Dia berkata, "Selama di Jakarta, para delegasi bertemu dengan para pemimpin bisnis Indonesia, rektor universitas, pengusaha dan investor. Mereka juga mengunjungi pusat start-up dan akselerator."
Baca juga: Iran Berupaya Bebaskan Warganya yang Ditahan Saudi saat Haji
Israel dan Indonesia telah mengambil beberapa langkah menuju pemulihan hubungan diplomatik. Namun setiap kali kepemimpinan Indonesia mundur atas upaya itu dengan mengatakan bahwa hubungan akan dibangun setelah kemajuan dalam masalah Palestina.
Mantan Menteri Perdagangan dan Industri Ran Cohen akrab dengan hubungan Israel-Indonesia. Setelah menjabat sebagai menteri, pada 2000, ia diangkat sebagai kepala Kamar Dagang Israel-Asia. Cohen mengatakan kepada Al-Monitor bahwa dalam tujuh tahun dia memimpin lembaga itu, dia bertemu dengan beberapa orang Indonesia di Israel atau ketika dia bepergian ke Singapura.
"Saya sangat berharap orang Indonesia yang saya temui--cinta damai dan sangat dekat dengan Tanah Suci--akan membantu menciptakan jembatan perdamaian antara kami, Israel dan Palestina," katanya. "Saya tahu mayoritas Muslim Indonesia akan memulai gerakan perdamaian seperti itu. Banyak orang Israel dan warga Palestina dapat diyakinkan untuk memilih jalan damai daripada jalan pembunuhan dan kekerasan. Sayangnya, pada saat itu, kontak ini menghasilkan sedikit ke arah itu," ujarnya sebagaimana dilansir Al-Monitor, Rabu (17/8).
Setelah penandatanganan Kesepakatan Abraham tahun 2020 antara Israel, Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan, beberapa laporan mengeklaim bahwa Indonesia akan menjadi yang berikutnya untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Bahkan pemerintahan Trump menawarkan kepada Jakarta miliaran dolar AS dukungan keuangan tambahan AS kepada Indonesia jika itu bergabung dengan Kesepakatan Abraham.
Baca juga: Polisi Berlin Selidiki Presiden Palestina atas Komentar Holocaust
Sekretaris Jenderal AS Antony Blinken mengangkat masalah ini dengan timpalannya dari Indonesia, Retno Marsudi, ketika mereka bertemu di Jakarta Desember 2021. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengonfirmasi dalam pernyataan pada saat itu bahwa hubungan diplomatik dengan Israel dibahas dalam pertemuan oleh Blinken, tetapi mengatakan bahwa Marsudi menegaskan posisi Indonesia tetap konsisten dengan perjuangan Palestina.
Pada 25 Januari, Menteri Luar Negeri Yair Lapid mengangkat masalah ini ke publik. Berbicara di Radio Angkatan Darat Israel, Lapid mengatakan Israel sedang mencari untuk memperluas Kesepakatan Abraham ke negara-negara tambahan di luar Bahrain, Emirat, Maroko dan Sudan. "Jika Anda bertanya kepada saya negara-negara penting yang sedang kita lihat, Indonesia ialah salah satunya, Arab Saudi tentu saja, tetapi hal-hal ini membutuhkan waktu," katanya.
Zeffert mencatat bahwa sementara Israel dan Indonesia tidak mempertahankan hubungan diplomatik, perdagangan bilateral berkembang. "Saat ini, perdagangan Israel-Indonesia langsung dan tidak langsung mencapai sekitar US$500 juta per tahun, tidak termasuk ekspor pertahanan atau investasi yang dilakukan oleh orang Indonesia di bidang teknologi Israel. Itu termasuk ekspor telekomunikasi, pertanian cerdas, dan pariwisata."
Baca juga: Tentara Israel Tuding Ditembaki Warga Palestina, Wali Kota Bantah
Dia percaya potensi perdagangan Israel-Indonesia lebih besar di sektor-sektor seperti pendidikan, fintech, keamanan siber, kecerdasan buatan, mobilitas, perawatan kesehatan, teknologi pangan, dan teknologi air. "Pada akhirnya, dengan atau tanpa hubungan diplomatik, kemitraan tentang manusia. Saya melihat peran kami sebagai menciptakan keakraban dan membangun kepercayaan di antara orang-orang. Kami menyediakan panduan dan platform untuk interaksi dan kemitraan orang ke orang ini yang membuka jalan menuju hubungan yang lebih normal antara Israel dan Indonesia sebelum ikatan formal," kata Zeffert.
Emanuel Shahaf adalah wakil ketua Kamar Dagang Israel-Indonesia. Ketika delegasi kembali ke Israel, katanya kepada pers bahwa kunjungan tersebut berbeda dari delegasi sebelumnya ke Indonesia karena mengikuti pertemuan membangun kepercayaan selama berbulan-bulan melalui Zoom, membuat pertemuan tatap muka di Jakarta lebih produktif. Ini juga memberi kesempatan kepada peserta untuk mempertimbangkan proyek yang lebih banyak dan lebih besar. Inisiatif ini, katanya, "Memungkinkan pembentukan hubungan yang lambat dan terkendali antara budaya yang sangat berbeda. Pada saat kami benar-benar bertemu, kekhawatiran sebagian besar telah diatasi dan berjalan yang relatif mulus terbentang di depan." (OL-14)
PEMIMPIN kelompok Houthi Yaman, Sayyed Abdul Malik al-Houthi, mengatakan pembunuhan Kepala Politik Hamas Ismail Haniyeh oleh Israel telah meningkatkan pertempuran ke lingkup lebih luas.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan berbelasungkawa atas kematian petinggi Gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh.
Serangan yang menewaskan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akan berdampak pada upaya gencatan senjata dan meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah.
UPACARA pemakaman Ismail Haniyeh, pemimpin biro politik kelompok perlawanan Hamas, dimulai pada Kamis (1/8) di ibu kota Iran, Teheran, yang dihadiri sejumlah besar warga dan pejabat.
MENTERI luar negeri Turki pada Rabu (31/7) mengatakan bahwa dengan menghabisi kepala politik Hamas Ismail Haniyeh, Israel juga telah membunuh perdamaian.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai sosok pemimpin biro politik organisasi perlawanan Palestina Hamas Ismail Haniyeh sebagai pejuang kemerdekaan Palestina.
Tindakan Israel selama ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Pasukan pendudukan Israel menargetkan Sekolah Dalal al-Maghribi di Gaza.
Selain 16.314 anak, 10.980 wanita, 885 petugas medis, 165 jurnalis, dan 79 personel pertahanan sipil juga tewas dalam serangan Israel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved