Polisi Berlin Selidiki Presiden Palestina atas Komentar Holocaust

POLISI Berlin mengatakan pada Jumat (19/8) bahwa mereka meluncurkan penyelidikan terhadap Presiden Palestina Mahmud Abbas atas komentarnya tentang Holocaust selama kunjungan baru-baru ini ke ibu kota Jerman itu. Polisi, kata seorang juru bicara polisi kepada AFP, menerima pengaduan yang menuduh Abbas merelatifkan Holocaust dan sedang menyelidiki karena dicurigai menghasut kebencian.

Setiap temuan yang relevan akan diteruskan ke jaksa Berlin yang pada akhirnya akan memutuskan apakah suatu kejahatan telah dilakukan. Pada konferensi pers bersama dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Selasa, Abbas menuduh Israel melakukan 50 Holocaust terhadap warga Palestina sejak 1947.

Scholz tidak segera menantang Abbas atas komentarnya tetapi, menyusul kritik luas, tweeted pada Rabu bahwa dia, "Jijik dengan pernyataan keterlaluan itu," yang dibuat oleh pemimpin Palestina. Di Israel, pernyataan Abbas menuai kecaman dari Perdana Menteri Yair Lapid dan lainnya.

"Mahmud Abbas menuduh Israel telah melakukan 50 Holocaust saat berdiri di tanah Jerman bukan hanya aib moral, tetapi juga kebohongan yang mengerikan," tulis Lapid di Twitter.

Baca juga: Tentara Israel Tuding Ditembaki Warga Palestina, Wali Kota Bantah

Seorang juru bicara kementerian luar negeri Jerman mengatakan Berlin yakin Abbas menikmati kekebalan diplomatik karena dia berada di Jerman dalam kunjungan resmi sebagai perwakilan Otoritas Palestina. Jerman tidak mengakui Palestina sebagai suatu negara, tetapi menjaga hubungan diplomatik dengan wilayah Palestina.

Juru bicara Abbas Nabil Abu Rudeineh mengatakan kepada AFP bahwa, "Posisi presiden dan para pemimpin Palestina jelas dalam semua masalah ini dan diketahui semua orang." Dia merujuk pada pernyataan dari kantor Abbas pada Rabu yang menyebut Holocaust sebagai kejahatan paling keji dalam sejarah manusia modern dan menambahkan bahwa jawaban Abbas tidak dimaksudkan untuk menyangkal singularitas Holocaust yang terjadi pada abad terakhir. "Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan atau pembenaran untuk kampanye melawan presiden dan proyek Palestina ini," kata juru bicara itu, Jumat. (OL-14)