Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KELOMPOK perlawanan Palestina, Hamas, bersiap untuk memulihkan hubungan dengan rezim Suriah setelah jeda 10 tahun. Ini dikatakan seorang sumber Palestina pada Selasa (21/6), Anadolu News Agency melaporkan.
"Kedua belah pihak akan membuka fase baru dalam hubungan mereka di periode mendatang," kata sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu kepada Anadolu Agency sebagaimana dilansir Middle East Monitor. Sumber itu mengatakan kelompok Libanon, Hizbullah, mengerahkan upaya tak kenal lelah untuk menengahi antara kedua belah pihak.
Baca juga: Yordania dan Saudi Dukung Dunia Cegah Iran Punya Senjata Nuklir
"Hizbullah diberikan lampu hijau untuk mendekatkan pandangan antara Hamas dan rezim Suriah," tambahnya. Menurut sumber tersebut, langkah untuk membuka halaman baru dalam hubungan dengan rezim Suriah didukung dengan suara bulat oleh kepemimpinan Hamas.
Sejak 1999, Hamas menggunakan Damaskus sebagai markas besar kepemimpinannya di luar negeri. Namun pada 2012 kelompok itu meninggalkan negara tersebut setelah meletusnya konflik Suriah.
Baca juga: Pembukaan Udara Saudi untuk Semua Penerbangan Israel tengah Dibahas
Sumber itu mengatakan rezim Suriah, sampai saat ini, menentang pemulihan hubungan dengan Hamas. Menurut sumber tersebut, pertemuan terjadi baru-baru ini antara pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, dan seorang pemimpin tinggi Hamas. Mereka menyetujui langkah-langkah menuju normalisasi hubungan dengan rezim Suriah.
Sebelumnya, delegasi Hamas mengunjungi Moskow pada 4 Mei lalu. Mereka mengadakan pembicaraan dengan pejabat Rusia di wisma Kementerian Luar Negeri Rusia. Pembicaraan berakhir pada 5 Mei.
Kunjungan Hamas ke Moskow terjadi pada saat hubungan Rusia-Israel tegang karena posisi Israel yang mengutuk perang Rusia di Ukraina. Delegasi Hamas dipimpin oleh kepala kantor hubungan internasional gerakan itu Moussa Abu Marzouk, termasuk anggota biro politik gerakan, terutama Fathi Hammad dan Hussam Badran.
Setelah bertemu dengan pejabat Rusia, Abu Marzouk mengatakan dalam pernyataannya kepada Al-Mayadeen TV pada 5 Mei, "Pemahaman baru sedang diberlakukan hari ini di sistem global dan ada peluang untuk mengubah status quo dalam sistem global untuk kepentingan yang tertindas di dunia."
Dia menambahkan bahwa perubahan tatanan dunia akan memengaruhi masa depan Israel. Seorang sumber terkemuka di Hamas yang berada di antara delegasi kunjungan ke Moskow mengatakan kepada Al-Monitor dengan syarat anonim bahwa kunjungan ini unik dan luar biasa dalam hal anggota delegasi dan topik yang dibahas dengan pejabat Rusia.
Baca juga: Moskow Prihatin Putusan Israel atas Properti Milik Gereja Jerusalem
Sumber tersebut menjelaskan bahwa delegasi tersebut bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov dan lainnya di Dewan Federasi Rusia dan Senat. Diskusi mereka menyentuh serangan Israel terhadap tempat-tempat suci Kristen dan Islam di Jerusalem.
"Pembicaraan dengan pejabat Rusia, bagaimanapun, lebih terfokus pada pengembangan dukungan Rusia untuk Palestina, membawa hubungan antara Hamas dan Moskow ke tingkat yang baru dan lebih maju, dan mematahkan pengepungan Israel yang diberlakukan di Jalur Gaza sejak 2007," tambahnya.
Kepala Hamas di Jalur Gaza Yahya Sinwar mengumumkan dalam pidatonya di Gaza pada 30 April bahwa garis maritim untuk mematahkan pengepungan Israel yang diberlakukan di Jalur Gaza akan diresmikan pada periode mendatang berkoordinasi dengan poros Jerusalem. Ini mengacu pada terutama Iran dan Hizbullah, poros yang menyatukan kepentingan dan aliansi dengan Moskow dalam beberapa masalah internasional, terutama konflik Suriah.
Israel tidak senang dengan kunjungan delegasi senior Hamas ke Rusia pada saat hubungannya dengan Moskow penuh dengan ketegangan.
Dilansir Middle East Monitor, 5 Mei lalu, surat kabar Israel Hayom mengutip sumber-sumber Palestina yang mengatakan bahwa pembicaraan dengan Rusia akan menjadi penting. Delegasi akan membahas dengan Kementerian Luar Negeri di Moskow situasi di Jerusalem dan perkembangan di Palestina. Mereka juga mencatat bahwa kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyeh, berbicara di telepon dengan Menteri Luar Negeri Lavrov, sekitar dua minggu lalu.
Baca juga: Hamas, Garda Revolusi Iran, Hizbullah Bahas Serangan ke Israel
Kunjungan ini dilakukan karena Rusia telah menolak permintaan Israel untuk meminta maaf setelah pernyataan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov tentang Adolf Hitler memiliki akar Yahudi. Lavrov membuat komentarnya dalam wawancara dengan televisi Italia.
Israel sekarang berusaha meredakan ketegangan dengan Moskow karena tidak ingin mencapai situasi di mana Rusia merugikan kepentingan Israel. (OL-14)
Arab Saudi intensifkan diplomasi di Libanon melalui Perjanjian Taif untuk melucuti senjata Hizbullah di tengah goyahnya gencatan senjata Israel-Hizbullah.
Militer Israel (IDF) melakukan investigasi atas laporan maraknya penjarahan rumah warga dan perusakan properti sipil oleh tentaranya di Libanon Selatan.
GUGURNYA prajurit TNI dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Libanon kembali memicu sorotan terhadap keberlanjutan penugasan pasukan Indonesia.
Gugurnya empat prajurit TNI di Libanon memicu desakan evaluasi misi UNIFIL. Analis militer soroti perubahan karakter konflik dan perlunya perlindungan maksimal.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer untuk menyerang target Hizbullah secara masif di Libanon meski gencatan senjata baru diperpanjang.
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya Praka Rico Pramudia, prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
Ia juga mengkritik pelaksanaan dua putaran pembicaraan langsung antara Libanon dan Israel yang berlangsung di Washington beberapa hari lalu.
Ketegangan di Libanon Selatan meningkat setelah prajurit UNIFIL asal Prancis kembali gugur. Macron tuding Hizbullah, sementara Presiden Aoun sampaikan duka mendalam.
Ia menegaskan bahwa prioritas Hizbullah bukan sekadar kembali ke situasi sebelumnya, tetapi memastikan penarikan pasukan Israel serta kembalinya warga Libanon ke desa-desa mereka.
Kabinet Netanyahu bergejolak setelah pengumuman gencatan senjata 10 hari di Libanon oleh Donald Trump tanpa melalui proses pemungutan suara resmi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved