Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA pengacara untuk pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi mengungkapkan bahwa dia dilarang oleh junta untuk berbicara kepada wartawan, diplomat atau organisasi internasional.
Perintah pembungkaman itu datang setelah dia menyampaikan kesaksian dari Presiden terguling, Win Myint, yang menggambarkan bagaimana dia menolak tawaran militer untuk mengundurkan diri demi menyelamatkan dirinya sendiri selama kudeta 1 Februari 2021.
Suu Kyi diadili atas sejumlah tuduhan mulai dari penghasutan hingga melanggar pembatasan virus korona, dan menghadapi hukuman penjara yang panjang jika terbukti bersalah.
Tetapi pihak media dilarang menghadiri pengadilan, dan tim hukum pemenang Nobel itu telah menjadi sumber informasi utama dalam persidangan.
"Yah, mereka menutup mulut saya dengan 144," kata pengacara Khin Maung Zaw di halaman Facebook-nya.
Nomor tersebut mengacu pada pasal 144 dari hukum acara pidana Myanmar, yang digunakan untuk mengeluarkan lelucon. Pengacara itu juga mengunggah foto perintah tersebut, yang ditandatangani oleh seorang pejabat senior di kotapraja Pyinmana, bagian dari ibu kota Naypyidaw, yang mencatat bahwa dia telah berbicara dengan media.
"Komunikasi ini mengganggu atau merugikan beberapa orang yang bertindak sesuai dengan hukum, dan dapat menyebabkan keresahan publik," kata perintah itu.
"Mulai 14 Oktober, pengacara U Khin Maung Zaw dilarang berkomunikasi, bertemu, dan berbicara dengan media asing dan lokal, diplomat asing, organisasi internasional, perwakilan dari pemerintah asing, atau organisasi lain di luar secara langsung atau tidak langsung,” tambahnya.
Kudeta pada Februari 2021 lalu memadamkan demokrasi singkat di Myanmar setelah puluhan tahun diperintah langsung oleh tentara dan memicu protes luas diikuti oleh tindakan keras berdarah yang telah menewaskan hampir 1.200 warga sipil.
Suu Kyi dijadwalkan untuk bersaksi di pengadilan untuk pertama kalinya akhir bulan ini.
Pemimpin Junta Min Aung Hlaing telah membenarkan perebutan kekuasaannya dengan mengutip dugaan kecurangan pemilu dalam pemilu tahun lalu, yang dimenangkan secara meyakinkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi. (Aiw/France24/OL-09)
LBH Padang menilai pelaporan pidana terhadap akademikus Feri Amsari sebagai menyempitnya ruang kebebasan sipil dan akademik di Indonesia.
Pemuda diajak untuk aktif menjalankan peran sebagai penjaga persatuan melalui penguatan program kebangsaan di tengah dinamika isu pemakzulan Presiden yang berkembang di ruang publik.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama, menyoroti munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto.
Merah Putih Stratejik Indonesia (MPSI) melaporkan Saiful Mujani atas dugaan ajakan untuk menjatuhkan Presiden di luar mekanisme konstitusional kepada aparat penegak hukum.
DIREKTUR Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan sikap antidemokrasi dan ketidakmauan menerima kritik.
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
Mantan Kabais TNI, Soleman B Ponto, menegaskan bahwa karakter keras dalam peradilan militer merupakan konsekuensi logis dari tuntutan disiplin dan kesiapan tempur prajurit.
Sebanyak 415 tentara AS terluka dan 13 tewas dalam operasi melawan Iran. Konflik meningkat sejak serangan gabungan AS-Israel pada Februari.
WALHI menyoroti keterlibatan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan penguatan peran militer dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Intelijen AS menyebut Iran masih mampu memulihkan bunker rudal dalam hitungan jam meski dibombardir. Setengah peluncur rudal dilaporkan masih utuh.
Intelijen Barat ungkap Rusia kirim drone dan logistik ke Iran.
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved