Pegawai Pemerintah AS Dilarang Main TikTok

PEGAWAI pemerintah Amerika Serikat (AS) dilarang menggunakan aplikasi berbagi video pendek TikTok di perangkat pemerintah berdasarkan kebijakan yang disahkan Rabu (22/7) karena kekhawatiran terkait keamanan data pribadi pengguna.

No TikTok on Government Devices Act yang diusulkan Senator Josh Hawley disahkan dengan suara bulat oleh Komite Senat AS.

Popularitas TikTok yang meluas di kalangan remaja Amerika mendorong pengawasan dari regulator dan anggota parlemen AS yang khawatir informasi pribadi mereka jatuh ke tangan pejabat pemerintah Tiongkok.

Tahun lalu, TikTok mengatakan sekitar 60% dari 26,5 juta pengguna aktif bulanan AS berusia antara 16 tahun hingga 24 tahun.

Di bawah undang-undang Tiongkok yang diperkenalkan pada 2017, perusahaan memiliki kewajiban mendukung dan bekerja sama dalam intelijen nasional negara tersebut.

Awal pekan ini, DPR AS melakukan pemungutan suara untuk melarang pegawai pemerintah mengunduh aplikasi TikTok pada perangkat milik pemerintah.

Larangan tersebut berhasil disepakati lewat kemenangan 336 suara berbanding 71.

Setelah lolos di DPR dan disetujui Komite Senat, larangan tersebut dapat segera menjadi hukum di AS.

Sejumlah pejabat tinggi dalam pemerintahan Trump juga mengatakan mereka mempertimbangkan larangan yang lebih luas terhadap TikTok dan aplikasi asal Tiongkok lainnya.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, baru-baru ini, mengatakan masyarakat AS harus berhati-hati dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Juru bicara TikTok Jamie Favazza mengatakan tim TikTok AS, yang sedang tumbuh, memiliki prioritas untuk menghadirkan pengalaman aplikasi yang aman yang melindungi privasi pengguna.

"Jutaan keluarga AS menggunakan TikTok untuk hiburan dan ekspresi kreatif, yang diketahui bukan untuk digunakan pada perangkat pemerintah," kata Favazza. (Ant/OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama