Tiongkok Protes AS soal Pembatasan Pemberian Visa Bagi Pejabatnya

KEDUTAAN Besar (Kedubes) Tiongkok di Washington, Amerika Serikat (AS), mengecam pemberlakuan pembatasan visa oleh pemerintah AS bagi sejumlah pejabat Tiongkok terkait perlakuan otoritas Tiongkok terhadap minoritas muslim Uyghur di Provinsi, Xinjiang, Tiongkok.

Pihak Kedubes menganggap hal itu sebagai campur tangan AS dalam urusan internal Tiongkok. Sementara itu, AS memandang persoalan pelanggaran kemanusiaan dan hak asasi manusia menjadi persoalan masyarakat internasional termasuk AS.

"Keputusan AS secara serius menerobos norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, dengan mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok dan mengacaukan kepentingan Tiongkok. Tiongkok menyesali hal itu dan secara tegas menentangnya," kata juru bicara Kedubes Tiongkok untuk AS dalam pernyataan yang dikirim melalui surat elektronik.

"Xinjiang tidak memiliki apa yang disebut masalah hak asasi manusia yang diklaim oleh AS. Tuduhan tersebut hanya sekadar dalih dari pihak AS atas intervensi mereka," tambah juru bicara Dubes Tiongkok.

Sebelumnya AS memberlakukan pembatasan visa terhadap pemerintah Tiongkok dan pejabat Partai Komunis Tiongkok yang diyakini bertanggung jawab atas penahanan atau penyiksaan minoritas muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok.

Sumber Departemen Luar Negeri AS mengutip pejabat AS menyebutkan pemerintahan Donald Trump sedang mempertimbangkan sanksi terhadap pejabat Tiongkok, yang terlibat dalam perlakuan tidak manusiawi muslim Uyghur termasuk Sekretaris Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo, salah satu anggota politbiro berpengaruh, eselon atas kepemimpinan Tiongkok. (AFP/Ant/OL-09)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Deri Dahuri