Gugatan ke MK

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Dalam konteks ini, pendidikan vokasi seharusnya menjadi solusi strategis. Namun untuk memahami bagaimana seharusnya vokasi berfungsi, kita perlu melihat praktik terbaik global.

UU PPRT Momentum Memulihkan Martabat Kerja Domestik

Pengesahan UU PPRT menandai sebuah titik balik. Ia bukan sekadar produk legislasi tetapi koreksi atas cara pandang tentang kerja domestik sebagai sesuatu yang “di luar” perhatian negara.

Ganjalan Filosofis saat AI Menjadi Kolaborator Manusia

Teknologi artificial intelligence yang semula sekadar alat yang bersifat pasif --semacam kalkulator yang menunggu instruksi-- menjadi AI yang bertindak sebagai kolaborator sejati. 

Tersandera Kolusi Elite dan Oligarki

Tidak ada makan siang gratis di dalam politik. Bantuan elite dan oligarki tentu menuntut balasan.

Bernegara dengan Iman

Pahit getir pembentukan negara tidak bisa dilepaskan pula dari derita luka dan sengsaranya rakyat. Nyawa rakyat lebih banyak musnah dibandingkan nyawa elite selama berjuang.

Dari Jalanan ke Reshuffle Kabinet: Emosi Publik dan Pertarungan Kedaulatan Digital

Empat langkah krusial tetap dibutuhkan agar kebijakan tidak berhenti sebagai respons sesaat.

MK Tegaskan Makna “Kerugian Negara” Harus Kerugian Keuangan Negara dalam Putusan Uji UU Administrasi Pemerintahan

Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.

MK Putuskan Pimpinan KPK Cukup Nonaktif dari Jabatan Lama, tidak Wajib Mundur Permanen

MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.

Ahli dari Presiden di Sidang MK: Peradilan Militer Penting bagi Disiplin Sistem Pertahanan

Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.

Sidang UU Peradilan Militer di MK, Isu Impunitas dan Keadilan Korban Mengemuka

Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.

DPR Disarankan Konsultasi ke MK Soal Ambang Batas Parlemen

Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Soal RUU Pemilu, Dasco: Jangan Sampai Nanti Digugat Lagi ke MK

WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia