Lestari Moerdijat Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman Kemarau Panjang 2026

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya penggunaan data dan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai dasar dalam memperkuat mitigasi serta koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi dampak musim kemarau panjang di Indonesia.

"Ada atau tidaknya El Nino, kita harus tetap bersiap menyikapi dampak perkiraan kemarau panjang yang disampaikan BMKG. Dampak musim kemarau seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gagal panen harus dicegah sejak dini," kata Lestari dalam sambutannya saat membuka diskusi daring bertema Kesiapan Menghadapi Kemarau Terpanjang di 2026 yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (15/4).

Edukasi Publik dan Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat

Lestari yang akrab disapa Rerie menilai pemahaman masyarakat terkait fenomena cuaca ekstrem perlu terus ditingkatkan. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak salah dalam menyikapi perubahan cuaca yang terjadi.

Baca juga : Peluang El Nino Capai 80 Persen, BMKG Minta Waspada Karhutla!

Sebagai anggota DPR RI, ia juga mendorong para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah untuk memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi mitigasi.

"Saya berharap para pemangku kepentingan dan masyarakat, serta elemen terkait dapat menetapkan sejumlah kebijakan yang dapat dipahami dan berorientasi pada upaya perlindungan masyarakat. Jangan sampai musim kemarau mendatangkan bencana yang sebenarnya bisa dicegah," pungkasnya.

BMKG Prediksi Kemarau Lebih Panjang dan Kering

Berdasarkan data BMKG, musim kemarau 2026 diprediksi datang lebih awal, yakni pada periode April hingga Juni. Fenomena ini juga diperkirakan akan dipengaruhi oleh El Nino dengan intensitas tinggi, sehingga musim kemarau berpotensi berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga : Rp4 Triliun Dikucurkan buat Pompa Irigasi Hadapi El Nino

Sebanyak 64,5% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal, dengan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Direktur Perubahan Iklim BMKG A. Fachri Radjab menjelaskan bahwa kemarau dan El Nino merupakan dua fenomena berbeda.

Menurut Fachri, Indonesia secara alami memiliki dua musim, yaitu hujan dan kemarau. Sementara itu, El Nino merupakan fenomena pergerakan udara akibat peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik.

Ia menambahkan, kemunculan El Nino yang bertepatan dengan musim kemarau menyebabkan intensitas kemarau tahun ini menjadi lebih panjang dan kering dibandingkan rata-rata 30 tahun terakhir. BMKG juga memprediksi El Nino dengan skala lemah hingga moderat berpotensi terjadi pada semester kedua 2026 dengan peluang 70% hingga 90%.

Pemerintah Siapkan Strategi dalam RPJMN 2025–2029

Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS Kementerian Kehutanan, Nurul Iftitah, menyebutkan bahwa langkah antisipasi terhadap dampak kemarau panjang telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan penguatan sistem ketahanan nasional melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru.

Nurul menegaskan bahwa pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) menjadi salah satu fokus utama. Saat ini terdapat lebih dari 42.000 titik DAS di Indonesia yang mencakup sekitar 10% wilayah nasional.

Selain itu, upaya rehabilitasi hutan dan lahan dinilai penting untuk mengurangi risiko kekeringan. Ia menekankan bahwa seluruh langkah tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

BNPB Perkuat Kesiapsiagaan dan Tata Kelola Air

Direktur Penanganan Darurat Wilayah I Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Agus Riyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi potensi bencana.

Ia menyebutkan bahwa pada awal 2026, bencana hidrometeorologi masih mendominasi. Namun, dengan adanya potensi El Nino, BNPB mulai menyiapkan langkah mitigasi lanjutan.

Menurut Agus, penanganan jangka panjang terhadap kekeringan harus dilakukan melalui penguatan tata kelola air di setiap daerah.

Selain itu, BNPB juga melakukan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui koordinasi dengan BMKG dan pemerintah daerah, peningkatan kesiapsiagaan, serta modifikasi cuaca jika diperlukan.

Tantangan Sosial dan Peran Masyarakat

Peneliti kebencanaan dari Universitas Islam Internasional Indonesia, Sofyan Ansori, mengapresiasi berbagai langkah yang telah disiapkan pemerintah.

Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi di lapangan harus menjadi perhatian utama. Ia juga menilai bahwa kondisi ekonomi masyarakat dapat menjadi kendala dalam upaya pencegahan kebakaran hutan, terutama karena pengawasan dini sering melibatkan relawan lokal.

Antisipasi Dampak Kesehatan Saat Kemarau

Sementara itu, wartawan senior Usman Kansong menyoroti pentingnya mitigasi dampak kesehatan selama musim kemarau.

Ia mengingatkan bahwa sejumlah penyakit seperti ISPA, dehidrasi, demam berdarah, dan heatstroke berpotensi meningkat saat kemarau panjang.

Menurutnya, keterlibatan Kementerian Kesehatan menjadi penting dalam menghadapi kondisi tersebut. Selain itu, ia juga mendorong penetapan sektor utama (leading sector) dalam koordinasi penanggulangan bencana.

"BNPB bisa mengambil peran itu," pungkas Usman. (E-4)