Wakil Ketua MPR: Permasalahan Visa Furoda tak Lepas dari Antrean Haji Reguler

WAKIL Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI Hidayat Nur Wahid beranggapan bahwa pilihan calon jemaah haji mau membayar mahal untuk visa furoda disebabkan antrean haji yang sangat panjang. Karena itu, katanya, Komisi VIII termasuk Fraksi PKS ingin membuat beberapa terobosan.

"Pertama, kami mencoba berkomunikasi dengan beberapa negara yang kuota hajinya tidak terpakai agar bisa dipakai oleh Indonesia. Kita sudah menyampaikan ke Kazakhstan dan secara prinsip mereka memahami dan bisa menerima itu kalau Saudi juga setuju. Tapi ini perlu tindak lanjut," katanya saat dihubungi, Senin (2/6).

Ia menyebut bahwa sejak lama kuota haji masih satu banding seribu. Artinya satu dari setiap seribu orang penduduk muslim suatu negara, berhak mendapatkan kursi jemaah haji.

Baca juga : Meskipun Visa Furoda tidak Turun Tahun Ini, Pasar Haji Furoda Disebut Masih akan Terus Ada

Padahal saat ini kondisi di Arab Saudi sudah sangat berubah dan banyak perluasan. Misalnya tempat tawaf, sa'i, lempar jumroh, sudah bertingkat. Dulu ketika ditentukan satu banding seribu, katanya, jumlah calon jemaah juga belum sebanyak sekarang. 

"Sehingga kami mengusulkan agar pemerintah Indonesia melalui Kemenag atau melalui yang berkewenangan untuk mengusulkan pada Saudi agar mengubah kuota itu bukan lagi satu banding seribu, tapi dua banding seribu. Bila dua banding seribu maka nanti visanya juga akan dua kali lebih pada dari sekarang," ungkapnya.

"Bila visa kuota dua kali lebih pada dari sekarang maka tidak perlu lagi ada kekhawatiran terkait dengan tidak keluar visa, dan kemudian bayar mahal, dan kemudian bermasalah dengan furoda dan sebagainya," imbuhnya.

Baca juga : Timwas Haji DPR: Meski B2B, Jemaah Haji Furoda Wajib Dilindungi Negara

Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar melalui OKI pemerintah juga mengusulkan agar dimungkinkan kerja sama antarnegara untuk memaksimalkan kuota yang tidak terpakai.

"Seperti tadi misalnya Kazakhstan tidak terpakai, kuotanya lebih dari 5 ribu. Banyak negara yang lain pasti juga demikian," kata Hidayat.

Ia yakin Saudi akan menerima karena mereka memerlukan sesuai visi 2030 yang menargetkan jumlah haji sampai 5 juta. Sementara sekarang baru sekitar 2,5 juta-3 juta jemaah.

"Kalau itu diizinkan, dan saya yakin Saudi setuju, maka permasalahan furoda, daftar tunggu yang panjang, mahalnya haji dengan furoda sampai ada yang sekian ratus juta, 500 juta, itu semuanya akan bisa terkoreksi," pungkasnya. (Ifa/M-3)