Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai langkah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menetapkan tidak ada kenaikan uang kuliah tungga (UKT) pada 2025 harus disertai pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang lebih baik dan mandiri.
"Berkaitan dengan UKT jika PTN-BH ditentukan oleh kampus dan dikomunikasikan dengan kementerian. Jika kementerian menetapkan tidak ada kenaikan maka ini merupakan langkah yang baik maka tidak ada kenaikan," kata Ledia saat dihubungi, Rabu (25/12).
Namun untuk memastikan tidak ada kenaikan di pertengahan atau akhir tahun perlu ada perbaikan tata kelola PTN-BH jadi lebih baik agar tidak ada isu kenaikan UKT seperti sebelumnya.
"Itu perlu dicermati maka perlu dipikirkan bagaimana dengan tata kelola manajemen PTN-BH karena juga harus yang biasanya menggantungkan operasional kampus ke mahasiswa," ujar dia.
"Salah satu sumber utama kampus biasanya dari mahasiswa jadi menurut kami ini terobosan bagus karena UKT tidak naik tapi juga harus disertai pengelolaan PTN-BH," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro memastikan bahwa tahun depan tidak akan ada kenaikan UKT bagi para mahasiswa baru. (H-2)
Para orangtua merasa keberatan dengan penetapan nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai terlalu tinggi bagi kondisi ekonomi mereka.
Bantuan pemerintah dari tahun ke tahun semakin menurun, sehingga Unhas berupaya mencari kompensasi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pendapatan institusi.
SNBP merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada penelusuran prestasi akademik menggunakan nilai rapor, serta prestasi akademik dan nonakademik.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong optimalisasi alokasi Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, bantuan UKT bagi korban bencana Sumatra.
Kemendiktisaintek dan perguruan tinggi wajib memberikan beasiswa darurat bencana bagi mahasiswa yang terdampak secara ekonomi, serta memperluas KIP Kuliah untuk wilayah terdampak.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati meminta agar mahasiswa terdampak bencana alam termasuk banjir bandang dan tanah longsor terjadi mendapat keringanan
Ia mendorong pemerintah untuk melakukan aktivasi terhadap jutaan hektare lahan terlantar guna dijadikan basis produksi desa.
Penggunaan terminologi yang terlalu umum seperti "gangguan suplai" dianggap tidak memenuhi standar transparansi.
Perlindungan terhadap personel PBB adalah kewajiban mutlak semua pihak yang bertikai, dan dunia internasional tidak boleh membiarkan impunitas terhadap kejahatan semacam ini.
Lebih lanjur, dia juga memberikan catatan terkait mahram haji yang terpisah-pisah pada pelaksanaan haji di tahun-tahun sebelumnya.
Kenaikan biaya modal ini tidak hanya menggerus margin keuntungan, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha di tengah daya beli masyarakat yang menurun.
Rudianto menegaskan bahwa dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan, tidak ada kata terlambat atau berhenti dalam proses pengusutan hingga pelaku dan dalangnya ditemukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved