Anggota DPR Sebut Desa Bantalan Ekonomi Nasional yang Harus Diperkuat

ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti menyoroti adanya jurang pemisah antara angka makroekonomi yang stabil dengan realitas beban hidup masyarakat di tingkat bawah. Meski indikator ekonomi seperti pertumbuhan 5% dan inflasi terkendali tampak kokoh di atas kertas, tekanan harga bahan pokok di pasar tetap menjadi tantangan nyata bagi dapur warga.

Azis menilai di tengah situasi tersebut, wilayah perdesaan terbukti menjadi bantalan sosial dan ekonomi yang paling tangguh. Namun, ia menyayangkan kekuatan bertahan masyarakat desa selama ini lebih banyak bersifat warisan tradisi ketimbang hasil desain kebijakan yang sistematis.

"Ekonomi desa tidak selalu dihitung dari transaksi, tetapi dari kemampuan bertahan. Tradisi bertani, beternak, dan mengelola pekarangan adalah sistem bertahan hidup yang teruji lintas generasi. Namun ironisnya, kekuatan ini sering diperlakukan sebagai sisa masa lalu, bukan fondasi masa depan," ujar Azis melalui keterangannya, Senin (27/4/2026).

Baca juga : Komisi VI DPR RI Minta PLN Buka Data Gangguan secara Transparan

Azis memaparkan data bahwa sektor pertanian menyerap sekitar 27–30% tenaga kerja, namun hanya menyumbang 12–13% terhadap PDB nasional. Angka ini menurutnya mencerminkan adanya ketimpangan produktivitas yang besar.

Ia mendorong pemerintah untuk melakukan aktivasi terhadap jutaan hektare lahan terlantar guna dijadikan basis produksi desa. Menurutnya, skema tumpang sari tradisional perlu dimodernisasi menjadi sistem produksi terpadu yang menggabungkan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, hingga perikanan darat.

"Satu lahan, banyak sumber kehidupan. Negara tidak cukup hadir sebagai regulator, tetapi harus menjadi enabler (pendorong)," katanya. 

Baca juga : Pasukan UNIFIL Indonesia Diserang di Libanon, DPR Desak Investigasi Independen dan Sanksi Tegas

Sebagai solusi konkret, Azis mengusulkan model "Klaster Pangan Desa Mandiri". Dalam model ini, satu desa fokus pada satu klaster produksi berbasis potensi lokal dengan dukungan penuh dari negara.

Dukungan tersebut mencakup empat pilar utama. Pertama, pembiayaan atau kredit produksi berbunga rendah dari hulu ke hilir (penajaman KUR). Kedua, penyediaan benih unggul dan teknologi tepat guna. Ketiga, pendampingan produksi berbasis data. Selanjutnya, jaminan akses pasar melalui koperasi desa atau BUMDes digital.

Lebih lanjut, Azis menekankan bahwa program reforma agraria tidak boleh berhenti pada tahap redistribusi sertifikat lahan saja. Tanah yang dibagikan harus dipastikan hidup dan terhubung dengan rantai pasar.

Ia mengakui adanya hambatan nyata seperti birokrasi yang lambat, konflik agraria, hingga rantai distribusi yang tidak adil. Namun, ia menegaskan bahwa penguatan ekonomi desa adalah kunci untuk menahan laju urbanisasi dan menjaga daya beli masyarakat dari sisi paling dasar.

"Jika angka dan rasa terus berjalan sendiri-sendiri, akan lahir paradoks, yakni negara tampak kuat di atas kertas, tetapi terasa lelah di dalam kehidupan warganya. Pekerjaan terbesar kita adalah memastikan kebenaran angka ekonomi itu bisa dirasakan di dapur rakyat," pungkasnya. (H-2)