Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENYOAL persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memberikan beberapa catatan yang tidak boleh diulangi oleh pemerintah agar haji tahun ini dapat berjalan dengan baik.
“Persiapan transoprtasi dari hotel, Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang tahun lalu terlambat tidak boleh terulang lagi,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (13/4).
Lebih lanjur, dia juga memberikan catatan terkait mahram haji yang terpisah-pisah pada pelaksanaan haji di tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya hal ini tidak boleh terulang kembali.
“Untuk mahram yang terpisah-pisah tidak boleh terulang. Ini InsyaAllah aman karena sudah dua syarikah dan basis per embarkasi,” ujar Singgih.
Dia juga menyoroti perihal konsumsi yang harus sesuai dengan harga dan tidak boleh terjadi keterlambatan penyaluran kepada para jemaah Indonesia.
“Penginapan di Mekah harus sesuai dengan ketentuan yaitu empat orang per kamar dan tenda-tenda di Arafah dan Mina harus sesuai dengan kontraknya dengan syarikah. Paling penting jemaah harus nyaman,” tandasnya. (H-2)
Ia mendorong pemerintah untuk melakukan aktivasi terhadap jutaan hektare lahan terlantar guna dijadikan basis produksi desa.
Penggunaan terminologi yang terlalu umum seperti "gangguan suplai" dianggap tidak memenuhi standar transparansi.
Perlindungan terhadap personel PBB adalah kewajiban mutlak semua pihak yang bertikai, dan dunia internasional tidak boleh membiarkan impunitas terhadap kejahatan semacam ini.
Kenaikan biaya modal ini tidak hanya menggerus margin keuntungan, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha di tengah daya beli masyarakat yang menurun.
Rudianto menegaskan bahwa dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan, tidak ada kata terlambat atau berhenti dalam proses pengusutan hingga pelaku dan dalangnya ditemukan.
Pemerintah menyiapkan Skema Murur bagi 100.930 calon haji reguler atau 50 persen kuota untuk menekan kepadatan ekstrem dan risiko keselamatan di Muzdalifah.
Menhaj mengakui bahwa dalam proses penetapan akomodasi, konsumsi, dan transportasi, terdapat berbagai tantangan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna menetapkan 64 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan langkah penyidikan terbaru terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan serta distribusi kuota haji.
Istitaah kesehatan calon jemaah haji Indonesia 1447H/2026M menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved