Pasukan UNIFIL Indonesia Diserang di Libanon, DPR Desak Investigasi Independen dan Sanksi Tegas

ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini mengecam keras aksi penyerangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Insiden tragis tersebut dilaporkan menyebabkan tiga anggota TNI gugur saat menjalankan tugas internasional.

Amelia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia, melalui perwakilan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah mengambil langkah diplomatik yang kuat. Ia menuntut agar penyerangan tersebut diusut tuntas secara transparan dan tanpa intervensi.

“Perwakilan kita sudah secara tegas, tidak hanya mengutuk, tetapi juga menuntut investigasi yang menyeluruh dan independen terhadap penyerangan pasukan UNIFIL, yang notabene ini adalah pasukan dari Indonesia,” ujar Amelia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Baca juga : Legislator: Kesalahan Mulai dari Transportasi, Konsumsi, sampai Penginapan Tidak Boleh Terulang di Haji Tahun Ini

Politisi Partai NasDem ini menekankan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional. Hasil investigasi nantinya harus menjadi landasan kuat untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada pihak yang bertanggung jawab.

“Harus ada sanksi tegas bagi siapapun pelaku dari hasil investigasi tersebut yang melanggar hukum kemanusiaan internasional. Penyerangan terhadap pasukan UNIFIL merupakan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Resolusi 1701 dan juga dalam Statuta Roma,” kata Amelia.

Ia menambahkan, perlindungan terhadap personel PBB adalah kewajiban mutlak semua pihak yang bertikai, dan dunia internasional tidak boleh membiarkan impunitas terhadap kejahatan semacam ini.

Baca juga : DPR Minta Pemerintah Lindungi UMKM dari Melonjaknya Harga Plastik

Merespons kekhawatiran publik mengenai keselamatan prajurit TNI di Lebanon, Amelia menyarankan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan di wilayah konflik. Namun, ia mengimbau agar Indonesia tetap tenang dan tidak mengambil keputusan emosional terkait keberadaan pasukan di sana.

“Kita tidak usah terburu-buru menarik pasukan, tetapi perlu evaluasi dan mendorong PBB memberikan jaminan keamanan bagi prajurit perdamaian kita,” jelasnya.

Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi di panggung global, terutama dalam mendorong penguatan protokol perlindungan bagi peacekeepers di zona merah.

Di sisi lain, Amelia juga mengkhawatirkan eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas. Ia menilai situasi tersebut tidak hanya mengancam keselamatan pasukan perdamaian, tetapi juga berisiko mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan dunia.

“Eskalasi ini sangat mengkhawatirkan dan berdampak pada keamanan kawasan serta perekonomian global. Kami mendorong pemerintah terus mengupayakan deeskalasi melalui jalur diplomasi,” pungkasnya. (H-2)