Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIM Pengawas Haji (Timwas) DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) mengantisipasi potensi jatuhnya korban selama pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Hal tersebut disampaikan Anggota Timwas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR RI Ace Hasan Syadzily atau yang akrab disapa Kang Ace, Sabtu (15/6).
"Kami minta ke Kemenag untuk memastikan ketersediaan air minum di tenda-tenda jemaah. Selain itu, kebutuhan dasar seperti makan dan minum harus dipastikan pelayanannya," ujar Kang Ace di Arafah, Sabtu (15/6).
Kemenag juga diminta bersiaga di Muzdalifah dengan memastikan petugas berada di titik-titik penjemputan untuk mengantisipasi penumpukan jemaah.
Baca juga : Prioritaskan Jemaah Lansia dan Muhrim, Kuota Tambahan Haji Harus Tepat Sasaran
"Kami meminta petugas di titik-titik penjemputan di Muzdalifah dipastikan mereka stand by dan terus berkomunikasi dengan jemaah sehingga pengaturannya bisa cepat dan tanggap," imbuhnya.
Selain itu, Timwas mengingatkan pentingnya memperhatikan pergerakan jemaah dari Muzdalifah ke Mina. Kang Ace meminta agar Kemenag memprioritaskan jemaah lansia dan berisiko tinggi dalam pergerakan ini.
"Lokasi tenda mabit ke jamaroh mina itu cukup jauh, sekitar 3-4 kilometer. Kami minta agar disediakan golf car dan kursi roda untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah lansia," jelasnya.
Baca juga : Setujui Tambahan Subsidi Haji Rp288 Miliar, DPR Minta Lansia dan Muhrim Diprioritaskan
Kang Ace juga menekankan pentingnya antisipasi terhadap potensi peningkatan angka kematian selama puncak haji. Berdasarkan data sebelumnya, angka kematian cenderung meningkat pada saat puncak ibadah haji.
"Dari data atau pola selama ini, puncak ibadah haji justru menimbulkan kenaikan angka meninggal. Seperti tahun lalu, ada kenaikan pada saat puncak haji," pungkasnya.
Dengan adanya permintaan dan himbauan ini, diharapkan Kemenag dapat lebih siap dalam menghadapi puncak pelaksanaan haji, khususnya dalam memastikan ketersediaan air dan memberikan prioritas kepada jemaah lansia. (RO/Z-1)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
MUNGKIN ada di antara kita bertanya apakah penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang baru usai sukses atau tidak? Apa ukurannya?
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
PELAYANAN haji akan terpusat pada syarikah yang sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Arab Saudi. Ini respons dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved