Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Pengawas Haji (Timwas) DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) mengantisipasi potensi jatuhnya korban selama pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Hal tersebut disampaikan Anggota Timwas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR RI Ace Hasan Syadzily atau yang akrab disapa Kang Ace, Sabtu (15/6).
"Kami minta ke Kemenag untuk memastikan ketersediaan air minum di tenda-tenda jemaah. Selain itu, kebutuhan dasar seperti makan dan minum harus dipastikan pelayanannya," ujar Kang Ace di Arafah, Sabtu (15/6).
Kemenag juga diminta bersiaga di Muzdalifah dengan memastikan petugas berada di titik-titik penjemputan untuk mengantisipasi penumpukan jemaah.
Baca juga : Prioritaskan Jemaah Lansia dan Muhrim, Kuota Tambahan Haji Harus Tepat Sasaran
"Kami meminta petugas di titik-titik penjemputan di Muzdalifah dipastikan mereka stand by dan terus berkomunikasi dengan jemaah sehingga pengaturannya bisa cepat dan tanggap," imbuhnya.
Selain itu, Timwas mengingatkan pentingnya memperhatikan pergerakan jemaah dari Muzdalifah ke Mina. Kang Ace meminta agar Kemenag memprioritaskan jemaah lansia dan berisiko tinggi dalam pergerakan ini.
"Lokasi tenda mabit ke jamaroh mina itu cukup jauh, sekitar 3-4 kilometer. Kami minta agar disediakan golf car dan kursi roda untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah lansia," jelasnya.
Baca juga : Setujui Tambahan Subsidi Haji Rp288 Miliar, DPR Minta Lansia dan Muhrim Diprioritaskan
Kang Ace juga menekankan pentingnya antisipasi terhadap potensi peningkatan angka kematian selama puncak haji. Berdasarkan data sebelumnya, angka kematian cenderung meningkat pada saat puncak ibadah haji.
"Dari data atau pola selama ini, puncak ibadah haji justru menimbulkan kenaikan angka meninggal. Seperti tahun lalu, ada kenaikan pada saat puncak haji," pungkasnya.
Dengan adanya permintaan dan himbauan ini, diharapkan Kemenag dapat lebih siap dalam menghadapi puncak pelaksanaan haji, khususnya dalam memastikan ketersediaan air dan memberikan prioritas kepada jemaah lansia. (RO/Z-1)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved