Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KWARNAS Pramuka masih menunggu surat balasan dari Presiden dan Mendikbud-Ristek atas polemik Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 yang tidak lagi mewajibkan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler.
"Kita masih menunggu setelah kesibukan Presiden sudah kita layangkan surat ke Presiden dan bersurat ke kementerian dan Komisi X DPR RI untuk masalah itu," kata Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Budi Waseso kepada Media Indonesia, Kamis (30/5).
Ia berharap kegiatan kepramukaan kembali menjadi wajib. Karena kegiatan dalam pramuka bukan hanya berpikir pramukanya tetapi generasi bangsa ke depan. Buwas, sapaan akrab Budi, mengaku masih belum ada respons balik terhadap surat terbuka yang dilayangkan kepada Kemendikbud-Ristek.
Baca juga : Buwas Minta Nadiem Cabut Peraturan Menteri yang Tak Wajibkan Pramuka
"Sementara belum ada respons balik dari Kemendikbud-Ristek. Saya juga belum tahu reaksi setelah menerima surat bagaimana. Mungkin dianggap tidak penting, jadi pertanyaan kita," ujar dia.
Buawas juga membandingkan dengan polemik kenaikan UKT yang langsung direspons dengan cepat setelah banyak reaksi dari masyarakat.
"Pramuka tidak seperti soal biaya kenaikan UKT yang didemo kemudian bereaksi. Pramuka sifatnya tolong menolong, musyawarah, dan mufakat tetapi ada harapan kepentingan lebih besar dan dapat prioritas respons Mendikbud-Ristek," pungkasnya. (Z-2)
WACANA perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) semakin kuat digaungkan.
Staf khusus Pj Bupati Kudus bidang strategi dan komunikasi Munawir Aziz resmi dipecat dari jabatannya. Keputusan ini diambil setelah diketahui Ia ikut bertemu Presiden Israel
Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, memberikan tanggapannya terkait pertemuan lima nahdliyin dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.
BPS mencatat penurunan IPAK dan menunjukkan masyarakat makin permisif terhadap korupsi. KPK menilai solusi jangka pendek yakni perlunya presiden menyatakan Indonesia darurat korupsi
Organisasi PPIR sendiri adalah rumah bagi para purnawirawan TNI yang sepaham dengan visi Prabowo dalam memajukan bangsa dan negara.
Perubahan nomenklatur yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dipertanyakan.
Nadiem Anwar Makarim mengatakan keragaman suku, ras, dan golongan agama serta kepercayaan yang hidup di Indonesia adalah fakta yang telah diakui dan pahami bersama
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan bakal mengecek dugaan biaya program makan bergizi gratis yang diambil dari dana pendidikan APBN.
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan dengan tegas agar Nadiem Anwar Makarim tidak kebablasan dan ugal-ugalan memimpin dan mengelola Kemendikbud Ristek
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim dinilai lepas tangan atas polemik kenaikan UKT yang terjadi.
Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024 sehingga Pramuka bukan lagi ekskul wajib. Surat terbuka protes dari Kwarnas belum juga direspons
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved