Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilihan umum (pemilu) tahun ini sudah jauh lebih menurun dibandingkan kasus kematian pada 2019.
"Tahun ini jumlah petugas KPPS yang sakit ataupun meninggal sudah sangat jauh menurun. Saat ini dilaporkan hanya 27 kasus kematian," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi, Jumat (16/2).
Sebelum hari pemilu, proses pendaftaran calon anggota KPPS sebenarnya telah melibatkan skrining kesehatan. Salah satu syarat pendaftaran calon anggota KPPS, yakni sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Baca juga : Anggota KPPS dan Bawaslu Alami Kecelakaan saat Bawa Logistik Pemilu
Selama ini diketahui bahwa ada saja anggota KPPS yang sakit bahkan meninggal. Berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut pada pemilu 2019 terdapat 485 petugas KPPS meninggal mayoritas merupakan laki-laki berusia 46-67 tahun memiliki komorbid.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr Sumarjaya mengatakan pada pemilu telah disiapkan fasilitas serta mobilisasi tenaga dan Public Safety Center (PSC) 119. PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang membutuhkan layanan kesehatan.
Tersedia 352 PSC yang membantu penanganan kesehatan dalam kecelakaan atau situasi kritis ini di seluruh Indonesia. "Kesiapan kegawatdaruratan saat ini kita punya PSC. Ini merupakan respons cepat memberikan respons kepada masyarakat yang membutuhkan dan petugas jika terjadi hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan kesehatan," jelas Sumarjaya.
Baca juga : Ini Tips Menjaga Kesehatan bagi Anggota KPPS
Kementerian Kesehatan juga mempunyai Emergency Medical Tim (EMT). Tim yang dibentuk untuk memberikan pelayanan medis kesehatan saat kegawatdaruratan kesehatan ini memiliki memiliki 13.000 tenaga cadangan kesehatan (TCK).
"Jadi, kesiapsiagaan berbasis EMT yaitu tenaga kesehatan cadangan memiliki formasi lengkap. Ada dokternya, perawatnya, dan itu sudah tersebar ke seluruh Indonesia," pungkasnya. (Z-2)
Baca juga : Petugas KPPS Diminta Selalu Jaga Kesehatan saat Bertugas
Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia menilai pelabelan Nutri-Level kurang transparan dan mendesak penggunaan label peringatan "Tinggi Gula, Garam, Lemak".
Kasus pelecehan seksual mahasiswa FH UI mengungkap fenomena disinhibisi online. Simak penjelasan ahli Kemenkes mengenai toxic disinhibition di ruang digital.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengatakan penyakit parkinson merupakan salah satu penyakit yang mencerminkan realitas penuaan masyarakat dan meningkatnya beban penyakit degeneratif.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat surveilans tren kasus penyakit campak nasional menunjukkan penurunan signifikan.
asus campak kembali menjadi perhatian setelah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengingatkan bahwa bayi berusia di bawah 9 bulan sangat berisiko terinfeksi.
KEPALA Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Aji Muhawarman mengatakan tren mingguan kasus campak pada Maret 2026 mengalami penurunan.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved